OTT Wali Kota Medan, KPK Periksa Sejumlah Kadis

MEDAN, KOMPAS.com - Sekitar pukul 13.35 WIB, Kepala Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Qamarul Fattah keluar dari ruangan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis (31/10/2019). 

Tak banyak yang disampaikan ketika wartawan mencoba mewawancarai Qamarrul. Dia

Qamarul mengaku hadir untuk dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. 

Qamarul dan beberapa pejabat lainnya memang dijadwalkan diperiksa hari ini.

"Katanya mau diperiksa, tapi lama lagi ini. Masih nunggu, doakan saja tak jadi diperiksa," ujar Qamarul sambil berjalan menuju masjid di Kejatisu untuk menunaikan salat dzuhur.

Baca juga: KPK Periksa Dua Anak Wali Kota Medan dan Sejumlah Kepala Dinas

Namun, Qamarul bungkam saat dikonfirmasi bahwa pemanggilannya itu terkait kasus suap Eldin pasca kepulangan rombongan Wali Kota dari Jepang.

"Tak tahu lah aku," kata dia. 

Lima menit berselang, giliran Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot yang keluar dari ruang tunggu pemeriksaan. Dia hendak ke masjid juga.

Beberapa langkah keluar pintu gedung Kejati Sumut, Damikrot berlari kembali ke dalam ruangan karena melihat banyak wartawan yang hendak meminta keterangannya. 

Kasus Dzulmi ini bermula pada 6 Februari 2019, di mana Dzulmi melantik Isa Anyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Setelah pelantikan, Isa diduga rutin memberikan sejumlah uang kepada Dzulmi sebesar Rp 20 juta setiap bulan.

Pemberian terhitung mulai Maret 2019 hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang Rp 50 juta ke Dzulmi.

Selain itu, Isa diduga merealisasikan permintaan uang Rp 250 juta untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang.

Baca juga: Kantor Wali Kota Medan Digeledah, Ajudan yang Hampir Tabrak KPK Muncul

Sebab, sekitar Juli 2019, Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka kerja sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.