JOMBANG, KOMPAS.com - Susunan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10/2019), menjadi sorotan publik karena dinilai tidak sesuai dengan pos menteri yang ditempati.
Di antara para menteri yang paling mendapat sorotan, yakni Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Menanggapi hal ini, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH. Salahuddin Wahid tidak memungkiri jika penunjukan sejumlah menteri menuai sorotan tajam di masyarakat.
Baca juga: Wacana Gerindra Gabung Koalisi Pemerintahan, Ini Kata Gus Sholah
Meski demikian, adik kandung KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini meminta publik memberi kesempatan kepada sejumlah menteri yang jadi sorotan untuk membuktikan kinerjanya.
"(Kekurangan) tentunya iya lah, dan itu wajar saja. Paling banyak disorot kan Menteri Agama, sama Menteri Pendidikan," kata Gus Sholah saat ditemui Kompas.com, di Pesantren Tebuireng Jombang, Kamis (24/10/2019).
Menurut mantan anggota Komnas HAM ini, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Meski dinilai kurang cakap, dia menyatakan keputusan tersebut harus dihormati semua pihak sebagai proses politik dan demokrasi di Indonesia.
"Kita menghormati lah pilihan presiden, kalau ada kekurangan ya kekurangan itu kita tutupi. Dalam pandangan saya, kekurangan itu mungkin dalam masalah pendidikan, masalah konsep-konsep keagamaan yang tidak mudah juga untuk menentukan sikap dan menyampaikan pendapat," ujar Gus Sholah.
Wakil menteri
Menurut Gus Sholah, komposisi menteri dalam kabinet Indonesia Kerja masih jauh dari sempurna untuk mewujudkan visi misi yang dicanangkan Jokowi-Ma'rif Amin.
Meski demikian, kata cucu KH. Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Pesantren Tebuireng Jombang tersebut, para menteri yang ditunjuk perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya.
Baca juga: Gus Sholah Minta Pemerintah Naikkan Harga Rokok agar Tak Terjangkau Anak
Selain memberi kesempatan untuk pembuktian kinerja, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang paling banyak mendapat sorotan, perlu diperkuat dengan penunjukan wakil Menteri.
"Banyak pihak yang menyatakan itu kurang tepat. Tapi sekali lagi, ini kan hak (prerogatif) presiden. Kita juga tidak bisa menyatakan begitu saja tanpa memberikan kesempatan. Kita beri kesempatan lah, paling tidak satu tahun, atau perlu juga ada Wakil Menteri," ujar Gus Sholah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.