Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

AMBON, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengaku, tidak ingin ada kepala daerah di Maluku yang terkena Operasi Tangkap Tangan atau OTT karena menyalahgunakan kewenangannya.

Marwata meminta kepala daerah di Maluku untuk menghindari perbuatan tercela saat mengemban tugas.

Karena jabatan yang diemban tersebut, harus dijadikan sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan sebatas untuk mencari penghasilan.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Harap Tak Ada Lagi Menteri Jokowi Terjerat KPK

Permintaan itu disampaikan Marwata saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerja sama (PKS) seluruh pemerintah daerah di Maluku, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon, Rabu (23/10/2019), yang fasilitasi oleh KPK.

"Untuk itu, saya ingatakan kepada bapak/ibu untuk menghindari tindakan tercela, dan saya yakin kedepan tidak ada kepala daerah di Maluku yang terkena OTT,” pesan Marwata.

Marwata mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah sangat mahal hingga mencapai puluhan miliar.

Sehingga setelah terpilih ada kepala daerah yang berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan modal kampanye yang sudah dikeluarkan. Tak jarang banyak kepala daerah yang terjebak dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Zainudin Amali, Menpora Baru yang Akrab dengan KPK

“Mudah-mudahan kepala daerah di Maluku tidak begitu, tidak keluar uang sepersen pun untuk menjadi kepala daerah. Sehingga tidak mempunyai tanggungan untuk mengembailkan modal yang sudah dikeluarkannya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika ada kepala daerah yang terpilih berpikir untuk mengembalikan modal kampanye maka pasti akan terjebak dengan masalah hukum.

“Kalau bapak berpikir menjadi kepala daerah untuk mengembalikan modal kampanye pasti akan terjebak, kita tahu sendiri penghasilan kepala daerah bupati/walikota tidak mencapai 100 juta," ujar dia.