Pemprov Sulsel Gandeng KPK untuk Tingkatkan Kapasitas Humas

KOMPAS.com - Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar workshop Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah di Sulsel.

Workshop tersebut digelar untuk mengembangkan program pengembangan humas dan media dalam program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) terintegrasi Pemprov Sulsel.

Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengatakan workshop itu hadir atas kebutuhan dari Korsupgah KPK di Sulsel.

Ini karena ketika ke daerah, berita yang sampai ke publik pertama kali bukan berita resmi dari pemerintah tetapi dari perusahaan media.

"Kami sudah berulang kali, bahkan berulang kami tuliskan dalam surat, harap pemerintah daerah menyiapkan siaran pers untuk mendukung pelaksanaan kegaiatan," ujar Dwi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (21/10/2019).

Padahal, Dewi menekankan humas adalah corong pemerintah daerah. Untuk itu, Humas harus aktif menghimpun informasi dari unit lain dan disampaikan kepada masyarakat.

"Contoh Pemprov Sulsel akan mengumpulkan Organigasasi Perangkat Daerah (OPD) minta mana yang bisa jadi informasi publik tuangkan dalam website," harapnya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi yang membuka acara itu mengatakan, tugas Tim Korsupgah bersama KPK sangat penting dalam menciptakan pemerintahan bertata kelola baik, berintegrasi dan lebih bersih.

"Tugas ini juga melibatkan lintas kompenen, semua unit kerja harus terlibat," kata Aslan Patonangi.

Aslan menjelaskan humas berperan dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan pimpinan, pemerintah daerah demikian juga aktivitas kegiatan KPK bersama dengan pemerintah daerah.

"Humas sangat penting dan posisinya sangat sentral, memberitakan dengan masif, termasuk pada media online. Hoaks atau berita bohong hampir pasti tidak bisa dibendung keberadaanya. Humas harus ambil peran besar mematahkan berita palsu tentu tersebut," sebutnya.

Perlu diketahui materi yang disampaikan pada workshop yang dilaksanakan di Hotel Max One, Makassar, dari 21-23 Oktober 2019 adalah pengelolaan media sebagai strategi pemberitaan, regulasi dan kode etik jurnalistik, menggunakan sosial media untuk pemberitaan pemerintahan dan  menulis siaran pers dan media.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devo Khaddafi menyampaikan agar materi yang diberikan agar dimanfaatkan peserta workshop sebaik mungkin.

"Pada kegiatan workshop ini ada narasumber yang sangat penting untuk memberikan kami ilmu. Agar kami sesuai dengan harapan dari KPK, yaitu membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sangat kami harapkan," ucapnya.

Dengan bgitu, kata dia, humas pemerintah mampu memberikan informasi yang valid, terpercaya dan dapat memberikan masukan kepada pimpinan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

ru saja dilauncingnya dalam mengawal tiga Gubernur Sulsel kepada pemateri Dirut Rakyatku.com, Subhan Yusuf.