Berkaca Kasus Penusukan Wiranto, Fungsi Inteligen Harus Ditingkatkan Jelang Pelantikan Presiden

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai harus meningkatkan fungsi intelijen berkaca dari kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Hal itu dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019 mendatang. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi menilai peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam RI Wiranto akibat pemerintah kecolongan dalam pengawalan terhadap pejabat negara.

Wiranto yang sebelumnya pernah disebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai salah satu target pembunuhan harusnya mendapatkan pengawalan ekstra.

"Pemerintah harus meningkatkan fungsi inteligen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihai manapun yang ingin mengacaukan keamanan nasional," kata Mulyadi kepada Kompas.com, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Unggah Konten Negatif soal Wiranto, Dua Istri TNI Dilaporkan ke Polisi

Menurut politisi asal Sumatera Barat itu, peristiwa penusukan terhadap Wiranto dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.

Hal itu dikarenakan keberanian pelaku di tengah keramaian menyerang pejabat negara setingkat Menko Polhukam.

"Seharusnya penyerangan terhadap Wiranto bisa lebih diwaspadai oleh pengawal karena Wiranto juga pernah disampaikan oleh Kapolri menjadi salah satu target pembunuhan," ujarnya.

Terkait jaringan JAD dan pelantikan Presiden

Dikatakan Mulyadi, aparat hukum harus dapat menggali informasi dari penyerang Wiranto yang ditenggarai adalah bagian dari jaringan JAD Bekasi.

"Sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap jaringan teroris. BNPT telah melakukan pendekatan dengan berbagai metode seperti deradikalisasi sehingga sudah banyak juga yang sadar," katanya.

Baca juga: Dandim Kendari Dicopot dan Ditahan gara-gara Istri Komentari Wiranto di Medsos

Namun meningkatnya  suhu politik akhir-akhir ini, akibat demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa bisa dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh.

"Tujuannya bisa jadi agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil," jelas Mulyadi.

Mulyadi berharap dengan semakin dekatnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober nanti, ketajaman fungsi inteligen perlu dimaksimalkan guna mengantisipasi pergerakan teroris.

Mulyadi menyebutkan informasi yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosial merupakan tantangan terberat pemerintah kedepan.

"Karena informasi yang salah menimbulkan rasa kebencian mendalam serta dapat memprovokasi pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan ekstrim dan irasional," ujarnya.

Baca juga: Kasus Penusukan Wiranto, Demokrat Minta Fungsi Intelijen Dipertajam

Kejadian di Pandeglang Banten

Sebelumnya diberitakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk orang tak dikenal, Kamis (10/10/2019).

Wiranto ditusuk saat sedang berada di Banten. Informasi ini dibenarkan Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dua pelaku sudah saat ini sudah ditangkap.