Anak Jadi Ketua DPRD, Wali Kota Bontang Janji Tak Intervensi Fungsi DPRD

SAMARINDA, KOMPAS.com - Meski anaknya duduk sebagai ketua DPRD, Wali Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni memastikan tak ada intervensi atas tiga fungsi yang melekat pada DPRD.

Soal pembahasan anggaran, Neni mengatakan, dirinya tak terlibat dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai sekretaris daerah. Pun Badan Anggaran (Banggar) yang ada di DPRD yang mewakili semua fraksi.

Proses pembahasan anggaran sudah melalui tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota. Kemudian, rencana kerja anggaran hingga rencana kerja pemerintah daerah.

Baca juga: Ibu Jabat Wali Kota Bontang, Anak Jadi Ketua DPRD, Ini Faktanya...

"Di Bontang, kami patuh dan taat terhadap regulasi yang ada. Jadi, tidak ada yang main-main. Semua ada regulasi yang ada. Ada program urusan wajib dan pilihan. Wajib seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi, tidak ada yang bisa di main-mainin," kata Neni, saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2019).

Semua pembahasan anggaran sudah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

"Batang tubuh APBD sudah saya sampaikan kepada sekda dan kepala dinas. Bahwa postur tubuh APBD harus begini. Tidak boleh melenceng. Jangan main-main. Jadi tidak ada yang pembahasan anggaran macam-macam, apalagi ada kesepakatan lain dengan DPRD. Tidak ada itu," kata dia.

Soal regulasi pun sama. Neni memastikan, ada dua pola usulan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah dan DPRD. Dibahas bersama, lalu memutuskan bersama.

"Secara filosofis Perda itu dibuat tidak untuk susahkan masyarakat. Kami lihat mana yang prioritas. Sepanjang perda itu tidak susahkan masyarakat. Jadi, enggak ada yang namanya titipan dan lain-lainnya," kata dia.

Bagi Neni, hubungan keluarga pimpinan jabatan publik bukan hal baru atau hal istimewa.

Baca juga: Ketua DPRD Anaknya Sendiri, Walkot Bontang Jamin Tak Ada Intervensi

Justru menjadi amanah yang harus diamalkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Tidak ada yang orang yang menitip lahirnya perda untuk kepentingan tertentu. Semua sudah aturan yang di atasnya," ujar dia.

Hal lain soal fungsi pengawasan DPRD Bontang terhadap dirinya dan jajarannya di Pemkot Bontang juga demikian. Ada 25 anggota DPRD Bontang yang mengawasi kerja wali kota dan wakil.

"Jadi, bukan satu-satunya Andi Faisal, anak saya yang menjabat sebagai ketua DPRD mengawasi pemerintah daerah," tegas Neni.