MALANG, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa masih enggan mengungkapkan jatah menteri dalam kanbinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Suharso mengaku, tidak bisa berkomentar karena posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Itu saya tidak bisa jawab," kata Suharso, saat menghadiri acara PPP di Kota Malang, Jumat (4/10/2019) malam.
Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Jatah Menteri untuk Parpol Dinilai untuk Respons Desakan
Suharso juga tidak mengatakan jumlah kader PPP yang diusulkan untuk menjadi menteri. Begitu juga dengan menteri apa yang diincar oleh PPP.
"Wah, itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak dalam posisi itu," kata dia.
PPP termasuk dalam partai koalisi pengusung pasangan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sebagai partai koalisi, PPP berhak mengajukan nama kepada Presiden untuk menempati posisi menteri.
Sementara itu, PPP masih dalam tahap mengevaluasi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berlangsung serentak dengan Pilpres yang lalu.
Baca juga: Nasdem Tidak Keberatan PDI-P Minta Banyak Jatah Menteri, Tapi...
Suharso mengatakan, evaluasi dilakukan di tiap wilayah. Sebab, setiap wilayah memiliki persoalannya sendiri.
"Ada kearifan lokal di sana. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.