Pelajar SMK Ikut Demo, Dikeluarkan dari Sekolah hingga Mendikbud Angkat Suara

Kompas.com - 05/10/2019, 06:16 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Ratusan pelajar dengan seragam pramuka, SMK, dan STM menyerang aparat kepolisian dari brimob yang sedang bertugas menjaga pintu belakang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Pantuan Kompas.com pada Rabu (25/9/2019) siang, sekitar pukul 14.00 WIB, massa dari kalangan pelajar sempat melempari batu ke arah aparat yang sedang bertugas.(KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

Seorang pelajar berdiri di depan polisi saat berunjuk rasa di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Para pelajar menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Pelajar dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di belakang gedung MPR/DPR, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (30/9/2019). Aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Seorang polisi memberikan minuman dalam kemasan kepada sejumlah pengunjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

KOMPAS.com - MAH (17) dan ATS (17), dua pelajar SMK di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dikabarkan telah dikeluarkan oleh pihak sekolah karena mengikuti demonstrasi di Magelang pada Kamis (25/9/2019).

Saat demo, dua siswa tersebut kedapatan membawa pisau lipat.

Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah membantah dua siswa tersebut dikeluarkan karena ikut demo.

Menurutnya, kedua siswa tersebut keluar atas inisiatif dari orangtua masing-masing.

Sejak April lalu, dua pelajar kelas XI dan XII itu dianggap kerap melanggar tata tertib.

Menurut Jumeri, pihak sekolah telah melakukan home visit, memanggil orangtua, hingga dua pelajar tersebut menandatangani surat pernyataan tidak melanggar tata tertib lagi.

"Mereka sudah ditangani pihak sekolah sejak April, tapi berulang kali selalu dilanggar. Padahal sudah buat surat pernyataan. Akhirnya orangtuanya dipanggil kemudian ditarik anaknya," ujar Jumeri kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Awasi dan beri sanksi bagi siswa yang ikut demo

KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Seorang pelajar berdiri di depan polisi saat berunjuk rasa di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Para pelajar menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengatakan pihak sekolah harus melakukan upaya pengawasan terhadap siswa yang nekat membolos sekolah untuk mengikuti demo.

"Jika siswa tidak masuk, segera didata untuk konfirmasi alasan tidak masuk sekolah, kalau perlu cek ke orangtuanya," kata Jumeri.

Bahkan, pihaknya mengimbau kepada sekolah agar tidak segan-segan memberikan sanksi untuk siswa yang ketahuan membolos ikut demo.

"Jika ketahuan membolos tetap dikenai sanksi. Untuk sanksi sendiri diserahkan sekolah masing-masing tergantung pelanggarannya," ujar Jumeri.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur.

Sekretaris Disdik Kaltim Djoni Topan mengatakan pelajar yang ikut demoh mendapatkan sanksi berupa tugas sekolah atau pekerjaan rumah.

"Para kepala sekolah kita minta (berikan) sanksi PR. Itu paling relevan sesuai usia anak. Sekaligus pembinaan," ungkap Djoni, di Samarinda, Jumat (27/9/2019).

Namun instruksi tersebut tak mempan.