Sumut Tertarik Cara Ganjar Wujudkan Jateng sebagai "Smart Province"

KOMPAS.com - Cara Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mewujudkan smart province membuat penasaran sejumlah pimpinan daerah, salah satunya yakni Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajeckshah.

Saat menghadiri acara Millenial Fest Industri 4.0 di Hotel Adi Mulia Medan, Kamis (3/10/2019), Wagub Sumut yang akrab disapa Ijeck itu menanyakan langsung kepada Ganjar yang memang diundang hadir dalam acara yang membahas tentang smart province tersebut.

Ijeck mengaku penasaran dengan cara Ganjar mewujudkan smart province di Jawa Tengah.

Pasalnya, ia merasa masih kesulitan menerapkan e-government selama setahun memimpin Sumatera Utara.

Baca juga: Jateng Provinsi Paling Anti Korupsi, Ganjar Bagikan Rahasianya

"Jateng sudah sangat teruji dalam melaksanakan e-government dengan baik. Jateng sudah menjadi smart province dan kami ingin belajar banyak. Saya jadi penasaran, kira-kira apa rahasia Pak Ganjar ya, bisa melaksanakan itu dengan baik?" tanya dia.

Ijeck menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terkendala mewujudkan smart province karena sumber daya manusia (SDM) tidak mau bergerak cepat, padahal sarana prasarana sudah siap.

"Banyak para Aparatur Sipil Negara (ASN) kita sulit untuk mewujudkan itu. Padahal kami ingin cepat, namun mau bagaimana lagi, dari bawah kurang mendukung," kata dia, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Pemimpin yang tegas

Ganjar pun mengatakan, ketegasan memang dibutuhkan untuk membuat sebuah dobrakan.

Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan memaksa semua pejabat di lingkungan Pemprov Jateng.

"Saya paksa agar semua melek teknologi untuk melayani masyarakat. Awalnya sulit, terus saya paksa. Bahkan saya pastikan, di Jateng jika ada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, saya pastikan jabatannya hilang," ucap Ganjar.

Ganjar menerangkan, semua Kepala OPD di Jawa Tengah wajib memiliki akun media sosial untuk melayani masyarakat. Semua akun itu, ia melanjutkan, wajib terverifikasi atau centang biru.

Baca juga: Gubernur Jateng Eksis di Medsos demi Kebijakan hingga Kulineran

"Dengan akun media sosial itu, setiap ada keluhan atau aduan dari masyarakat, semua wajib menindaklanjuti. Awalnya dulu 2x24 jam harus selesai, kemudian lama-lama jadi 1x24 jam dan sekarang semua berlomba-lomba untuk yang tercepat," paparnya.

Dengan pemaksaan dan sedikit ancaman itu, lanjut Ganjar, seluruh dinas di Pemprov Jateng bisa bergerak.

Ia menjelaskan, meski awalnya para ASN merasa terpaksa, namun saat ini semua OPD di Jateng saling berlomba untuk berinovasi dalam melayani masyarakat.

"Contohnya, dulu ada program Jateng Tanpa Lubang, sekarang program itu telah berkembang menjadi Jalan Cantik. Apakah itu mudah? Tidak. Semua butuh proses, dan saya yakin Sumut akan mampu mewujudkan itu," ujarnya.

Selain menggunakan akun media sosial untuk melayani masyarakat, lanjut Ganjar, Jateng memiliki Government Resource Management System (GRMS).

Melalui sistem tersebut, imbuh dia, semua sistem layanan informasi di Pemprov Jateng menjadi terintegrasi.

"Saya belajar ini dari Bu Risma Surabaya dan saya kembangkan sesuai kebutuhan Jateng. Makanya ndak usah malu mencontoh, kalau Sumut mau meniru, silahkan saja," katanya.