Mahasiswa Lanjutkan Demo di Aceh, Desak Transparansi Pupuk Bersubsidi

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan swasta menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Lhokseumawe dan DPRD Aceh Utara, Kamis (3/10/2019).

Aksi kali ini memuat isu lokal, berupa kelangkaan pupuk yang terjadi setiap musim panen di dua daerah tersebut.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Pase Arisky RM menyebutkan, DPRD Aceh Utara dan DPRD Lhokseumawe harus membentuk panitia khusus untuk mengusut kelangkaan pupuk bersubsi yang terjadi selama ini.

Baca juga: Didesak Mahasiswa, Anggota DPRK Aceh Tengah Akhirnya Surati Jokowi Tolak UU KPK

Untuk Aceh, mahasiswa mendesak agar pemerintah mengumumkan kuota pupuk bersubsidi, sehingga masyarakat mengetahui penyebab kelangkaan.

“Soal irigasi juga harus diperhatikan. Ini masih banyak sawah tadah hujan, pemerintah harus pro petani,” kata Arisky.

Sementara itu, Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) Nasrun menyebutkan, masalah kelangkaan pupuk di Aceh Utara dikarenakan adanya pengurangan alokasi kuota pupuk untuk Aceh.

Hal itu berdampak untuk seluruh kabupaten/ kota yang ada di Aceh.

UU KPK dan RKUHP

Selain itu, mahasiswa juga meminta anggota Dewan di dua daerah itu mengawal petisi yang telah disampaikan pada demonstrasi pekan lalu.

“Kami juga minta dua DPRD ini mengawal petisi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu mendesak Presiden Jokowi membatalkan UU KPK hasil revisi dan membatalkan pembahasan RKUHP,” kata Arisky.