Tanggapi Ancaman Sanksi Menristek Dikti, Rektor Unmul: Kami Tak Punya Hak Larang Mahasiswa Demo

SAMARINDA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Masjaya menanggapi ancaman Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang akan memberi sanksi pada rektor jika menggerakkan demostrasi mahasiswa, Sabtu (28/9/2019).

Masjaya mengatakan pihaknya tak pernah menggerakan mahasiswa demostrasi. Tapi, dia juga tak punya hak melarang mahasiswa melakukan demostrasi.

"Kami tidak punya hak melarang. Kalau ada di antara anak-anak kami yang turun aksi adalah pilihan dia. Dan tidak boleh kita larang," kata Masjaya usai mewisuda 1.500 mahasiswa Unmul di Samarinda, Sabtu.

Dia mengatakan tugas universitas adalah memberikan pelajaran yang sudah terprogram sehingga kegiatan belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen berjalan baik. Selebihnya belajar di luar kampus adalah pilihan mahasiswa.

"Termasuk urusan demo. Itu hak individu. Tidak bisa dilarang. Kalau dilarang, kan mahasiswa enggak masuk ke kampus. Kalau berangkat dari rumahnya ikut demo mana bisa dilarang," jelasnya.

Baca juga: Gelombang Protes Mahasiswa, Menristekdikti Ancam Beri Sanksi Rektor

Meski demikian, Masjaya mengingatkan mahasiswa untuk memahami tuntutan dengan data yang lengkap dan akurat sebelum mengikuti demo.

Selain itu, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul ini juga mengingatkan agar mahasiswa tak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Mahasiswa harus menjaga kapasitas dan identitas mahasiswanya, sehingga tak mudah terprovokasi dengan kepentingan lain selain masyarakat luas.

Sementara, para legislator pun diimbau agar bisa menerima tuntutan mahasiswa sehingga apa yang disampaikan bisa terhubung jadi satu kebijakan.

"Intinya membangun negara ini harus bersama," kata dia.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir mengancam beri sanksi bagi rektor dan dosen jika ketahuan menggerakan demostrasi ataupun tak bisa meredam aksi mahasiswa.

Itu disampaikan Nasir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Mahasiswa Berencana Demo Lagi Senin Depan, Bertepatan Paripurna Terakhir Anggota DPR

Menurut Nasir rektor dan dosen harus mengingat mahasiswa agar tak turun ke jalan dalam menyampaikan tuntutan.

Sebab Presiden akan membuka ruang dialog atas sejumlah tuntutan penolakan sejumlah rancangan UU yang dinilai melemahkan demokrasi.

Gelombang aksi mahasiswa belakangan ini menguat di sejumlah daerah. Di Samarinda sudah dua kali aksi mahasiswa ingin menduduki Kantor DPRD Kaltim dengan membawa sejumlah tuntutan.

Namun, aksi mereka terhalang aparat kepolisian. Aksi kedua pada Kamis (26/9/2019) berujung ricuh.