Bupati dan Wali Kota Se-Jateng Sepakat Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Pendidikan

KOMPAS.com – Dalam upaya menanamkan jiwa antikorupsi sejak dini, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah (Jateng) sepakat menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah, mulai jenjang SD hingga SMA.

Harapannya, karakter antikorupsi itu akan menjadi benteng ketika mereka dewasa atau menjaga pejabat agar tidak melakukan korupsi.

Kesepakatan itu pun dituangkan dalam penandatanganan implementasi pendidikan antikorupsi bupati dan wali kota se-Jateng di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Bale Tawang Arum, Surakarta, Jumat (27/9/2019).

Penandatanganan tersebut disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai inisiator dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.

Baca juga: Pemerintah Diingatkan soal Pentingnya Memperkuat Sistem Antikorupsi

"Kami juga dorong perguruan tinggi untuk program KKN tematik, bicara antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi bisa ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Di TK, misalnya, dengan membuat permainan-permainan," kata Ganjar.

Proyek sekolah berintegritas

Ganjar menambahkan, saat ini terdapat 23 sekolah yang menjadi pilot project sekolah berintegritas.

Ke-23 sekolah percontohan itu nanti akan menerapkan kurikulum antikorupsi secara berkala. Sekolah-sekolah ini pun bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK.

"Ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK. Kami akan pelajari dan diterapkan di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri.

Saat ini, katanya, KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota se-Jateng untuk mendiskusikan penerapannya.

Baca juga: Ratusan SMA di Jateng Berminat Terapkan Kurikulum Antikorupsi

Ke depan jumlah sekolah akan terus berkembang menjadi 367 sekolah, yang mendaftar secara sukarela. Dari 367 sekolah tersebut, 160 sekolah merupakan SMA negeri.

"Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mata pelajaran (mapel) pada akhir tahun ini," tuturnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).

Kurikulum antikorupsi yang akan disisipkan di antaranya menghapus biaya sekolah di luar prosedur, menyisipkan materi antikorupsi di setiap mata pelajaran, membuat slogan-slogan antikorupsi, hingga merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.

"Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draf dari KPK," kata Jumeri.

Baca juga: 5 Daerah di Jateng Akan Hadirkan Wisata Olahraga Dirgantara

Sementara itu, Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK Anissa Rahmadhany mengatakan, KPK telah menyiapkan draf sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di setiap mata pelajaran.

"Kami sedang mengerjakan implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kami melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian. Lewat film pendek, misalnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ganjar menyempatkan diri menemui sekumpulan siswa-siswi yang tengah asyik mengikuti beragam permainan didampingi oleh staf KPK. Dia menemui Rakha dan Andra.

Kepada dua siswa SD itu, Ganjar mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada anak-anak.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

"Kalau temanmu mencontek saat ulangan, apa yang kamu perbuat?" tanya Ganjar.

"Dinasihati. Kalau dia masih membandel, laporkan ke guru," jawab Andra.

"Kalau ada tumbler milik temanmu tertinggal di kelas, apa yang kamu lakukan?" tanya Ganjar lagi.

"Tidak mencurinya karena mencuri itu perbuatan sangat jahat. Pemiliknya diberi tahu kalau tumbler ketinggalan di kelas," jawab Rakha disambut tepuk tangan Ganjar dan teman-temannya.