Tolak UU KPK dan RKUHP, Mahasiswa Demo ke Gedung DPRD Poso

POSO, KOMPAS.com - Mahasiswa di Poso, Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Mahasiswa Poso Peduli Negeri, menggelar demo dan aksi turun ke jalan, Rabu (25/9/2019).

Mahasiswa kemudian mendatangi Gedung DPRD Poso.

Demo mahasiswa ini merupakan bentuk solidaritas serta keprihatinan mahasiswa Poso dalam menyikapi penolakan Undang-Undang KPK yang baru disahkan DPR dan Pemerintah.

Mahasiswa juga menyuarakan persoalan mengenai revisi KUHP hingga soal kenaikan iuran BPJS.

Baca juga: Viral Video Polisi Pakai Sepatu Masuk Masjid dan Pukuli Mahasiswa, Ini Klarifikasinya

Demo mahasiswa dimulai dari kampus Universitas Sintuwu Maroso Poso (Unsimar).

Massa gabungan organisasi masyarakat serta mahasiswa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Poso untuk menyampaikan apirasinya. 

Sepanjang jalan menuju Gedung DPRD, massa menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk ikut mendukung aksi mereka terhadap tiga poin tuntutan yang diajukan.

Kordinator aksi Moh Rian secara tegas menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat mengenai UU KPK hanya bertujuan melemahkan wewenang dan tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami masyarakat Poso, khususnya massa yang tergabung, dengan tegas menolak UU KPK dan RKUHP, apalagi dengan naiknya BPJS semakin menyengsarakan masyarakat," ujar Rian.

Sementara itu, anggota DPRD Poso yang diwakili oleh Iskandar Lamuka, mengajak perwakilan massa untuk berdialog sambil menyampaikan aspirasi di dalam aula Gedung DPRD.

Sebanyak enam anggota DPRD berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke tingkat pusat.

"Saya apresiasi, aksi demo berjalan tertib dan saya pastikan seluruh aspirasi termasuk tiga poin penting penolakan akan kami teruskan hingga ke tingkat pusat,"kata Iskandar.