Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Pimpinan DPRD Salatiga Diwarnai Demo Mahasiswa

Kompas.com - 25/09/2019, 12:10 WIB
Dian Ade Permana,
Khairina

Tim Redaksi


SALATIGA, KOMPAS.com - Gelombang demo mahasiswa terus berlanjut.

Di Salatiga, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi di depan gedung DPRD Salatiga.

Mereka melangsungkan aksi tepat saat pengucapan sumpah pimpinan DPRD Salatiga periode 2019-2024.

Massa aksi yang tak sabar karena anggota DPRD Salatiga tak kunjung menemui, sempat merangsek hingga ke gerbang. Namun, mereka mampu diredam Polwan Polres Salatiga yang berjaga.

Baca juga: Polisi Siapkan Lantunan Asmaul Husna untuk Dinginkan Demo Mahasiswa di Surabaya

Ketua HMI Salatiga Ahmad Najmi mengatakan, massa aksi meminta DPRD Salatiga agar mendorong DPR RI melakukan peninjauan kembali terhadap UU KPK.

"Kami dan seluruh rakyat Indonesia menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," terangnya, Rabu (25/9/2019).

Selain itu, mereka juga menyoroti adanya pasal-pasal karet dalam RUU KUHP, UU KPK, RUU Kemasyarakatan, RUU Sumber Daya Air, dan RUU Pertanahan.

"Kami juga menolak pengesahan RUU PKS," tegas Najmi.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Palembang, Korban Luka Bertambah Jadi 28 Orang

Menurutnya, jika RUU yang mengandung kontroversi tersebut disahkan, maka penyelenggara pemerintahan mengutamakan kepentingan oligarki dan tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Najmi mengungkapkan, arah mendukung oligarki tersebut terlihat karena pemerintah tidak tegas, contohnya, terhadap perusahaan yang terindikasi menjadi pelaku pembakaran hutan.

"Pembakaran hutan adalah kejahatan luar biasa, namun pemerintah seolah tidak melihat. Padahal akibat kebakaran hutan tersebut merugikan semua orang, dari faktor kesehatan hingga kerugian ekonomis," paparnya.

Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit yang menemui massa aksi menegaskan siap mengawal aspirasi mahasiswa.

"Kami di Salatiga akan mengawal tuntutan mahasiswa dan menyampaikan ke DPR RI," paparnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com