Banyak Kritik, Pemprov Babel Hentikan Pengiriman Siswa ke Luar Negeri

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Mulai tahun ajaran 2020 Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menghentikan pengiriman siswa magang sekaligus kuliah di luar negeri.

Pengiriman siswa terpaksa dihentikan karena banyaknya kritik dan prasangka tidak baik yang dilayangkan kepada pemprov.

"Kami hentikan dulu untuk 2020. Bagi yang sudah di luar negeri tetap bisa menyelesaikan magang dan studi mereka di sana," kata Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung M Soleh kepada Kompas.com di kantor gubernur, Senin (23/9/2019).

Dia menuturkan, saat ini lebih 200 siswa setingkat SMA/SMK berada di Taiwan dalam program magang kerja sekaligus kuliah.

Baca juga: Tepis Isu Kerja Paksa, Siswa Indonesia di Taiwan Bergaji hingga Rp 12 Juta Per Bulan

Selama pelaksanaan program itu, banyak kritik yang muncul. Namun, pihaknya hanya menganggap kritik itu sebagai bahan intropeksi diri.

Di satu sisi, M Soleh menyayangkan kerja sama luar negeri harus dihentikan karena banyak juga orangtua siswa yang melihat anaknya berhasil.

Selain bisa melanjutkan pendidikan tinggi, sang anak juga mendapatkan penghasilan yang cukup besar selama program magang kerja.

"Ada yang bisa ngirim uang buat orangtua mereka. Tapi bagaimana lagi, kami lihat masukan-masukan yang berkembang kenapa harus dihentikan," ujar dia.

Selanjutnya, program magang bakal diganti dengan program beasiswa selama enam bulan di luar negeri.

Sebanyak 20 siswa SMA/SMK dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa itu.

"Alokasinya 20 orang. Nanti negara tujuan ditentukan kemudian. Salah satu keterampilannya nanti mereka bisa belajar bahasa Inggris," ucap dia.

Baca juga: Menristek Dikti: Tak Ada Mahasiswa RI Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Sebelumnya, kritik gencar dilayangkan anggota dewan terkait program magang kerja di luar negeri.

Kegiatan itu dinilai tanpa persiapan dan tidak ada komunikasi yang jelas dengan lembaga DPRD.

"Sejak awal kami mengkritik dan belakangan muncul isu kerja paksa," ujar Didit.

DPRD bahkan sempat mengusung hak interpelasi yang salah satunya terkait program siswa ke luar negeri tersebut.