Bawa 3 Truk Garam, Petani Madura Demo Kantor Gubernur Jawa Timur

SURABAYA, KOMPAS.com - Ribuan petani garam asal Pulau Madura menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (4/9/2019).

Mereka juga membawa 3 truk berisi garam yang siap ditumpahkan di tengah jalan.

Massa pengunjuk rasa diangkut puluhan kendaraan roda empat dan bus yang diparkir di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim.

Baca juga: Jeritan Petani Garam Pantura Saat Harga Terjun Bebas...

Sementara aksi digelar dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor Gubernur Jatim.

Kata salah satu orator aksi, 3 truk garam tersebut untuk membuktikan bahwa kualitas garam Madura lebih bagus dan tidak seperti yang disebut Presiden Jokowi saat membandingkan dengan produk garam asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, 21 Agustus lalu.

"Kalau perlu kita tumpahkan 3 truk garam itu ke jalan biar semua tahu kualitas garam asal Madura. Jika perlu, Gubernur Jatim mengajak Presiden Jokowi untuk panen garam di Madura," ujar Muhammad Yanto, korlap aksi.

Baca juga: Dampak Kebocoran Minyak Pertamina, Petani Garam Tak Panen Selama Seminggu

Selain protes tentang kualitas garam, aksi tersebut juga memprotes rendahnya serapan garam petani di Madura.

Pemerintah diduga lebih memanfaatkan garam impor yang menguntungkan pengusaha dari pada produk garam milik petani.

Isbir, petani garam asal Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang menyebut, serapan garam petani tidak hanya rendah, tapi juga murah.

"Tahun lalu garam saya dibeli oleh PT Garam seharga 1.450 per kilogram, sekarang cuma 700 rupiah per kilogram," terangnya.

Harga tersebut dianggap tidak menguntungkan petani garam, karena menurut Isbir, petani mengeluarkan Rp 800 ribu biaya komponen untuk 1 ton garam.

Karena serapan rendah, saat ini dia mengaku masih menyimpan sekitar 1500 ton garam sisa panen tahun kemarin.

"Kalau sekarang saya masih punya 5000 ton di gudang. Sebagian saya taruh di lahan," ujarnya.

Hingga pukul 15.00 WIB, sejumlah perwakilan masih menggelar pertemuan tertutup di salah satu ruangan di kantor Gubernur Jatim.