Meski Jateng Dapat 40 Penghargaan, Ganjar Mengaku Tak Terlalu Puas

KOMPAS.com – Kamis (5/11/2019), Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin tepat satu tahun memimpin Jawa Tengah (Jateng). Dalam kurun setahun tersebut, ada sekitar 40 penghargaan skala nasional yang didapatkan.

Meski begitu, Ganjar sendiri mengaku tidak terlalu puas dengan seabrek penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh.

Maka dari itu, daripada penghargaan, Ganjar lebih suka menyebutkan program-program yang langsung menyasar rakyat sebagai pencapaiannya.

“Insentif untuk guru ngaji, ustadz, dan pengurus pondok pesantren se-Jateng. Ada 171.131 orang mendapat manfaat dari program yang baru kali pertama ada tersebut,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya.

Selain program itu, Ganjar menyebut kepuasannya atas keberhasilan pengumpulan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Jateng yang mencapai Rp 4,7 miliar perbulan.

Baca juga: Ganjar Beberkan Kunci, Kenapa Jateng Raih Penghargaan PPD Terbaik

Pencapaian ini membuat Jateng menjadi propinsi yang berhasil mengumpulkan zakat dengan nilai tertinggi di Indonesia.

Hasil dari pengumpulan zakat itu kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni (RTLH), santunan anak yatim piatu dan sebagainya.

“Tahun 2019 ini kami juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel. Minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda,” kata dia.

Selain yang sudah disebutkan Ganjar, patut dicatat jpula beberapa pencapaian yang sempat menjadi perhatian publik. Satu diantaranya ialah keberhasilan Ganjar merebut kembali lahan PRPP Semarang.

Melalui upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA), lahan seluas 273 hektar (ha) itu kembali menjadi aset negara.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Ganjar sejak 2014 juga melahirkan beberapa terobosan penting.

Baca juga: Reformasi Birokrasi, Pemprov Jateng Terapkan Sistem Reward and Punishment

Satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi Kepala Biro, sebuah jabatan eselon dua. Kemudian kepala sekolah SMK Bawen menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Di tengah banyak kepala daerah terkena OTT KPK karena jual beli jabatan, publik pun mengapresiasi langkah Ganjar mengangkat pejabat melalui proses yang bersih dan transparan.

Tak cuma itu, Ganjar pun diapresiasi akibat sistem akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Jateng yang berhasil menghemat anggaran Rp 1,2 triliun.

Tidak main-main, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB bahkan menilai keberhasilan reformasi birokrasi Jateng layak menjadi rujukan provinsi-provinsi lain.

“Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus role model daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh pada acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Semarang, Rabu (14/11/2018).