6 Fakta Wacana Ibu Kota Jabar Pindah dari Bandung, Usulkan 3 Lokasi hingga Butuh Kajian

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Wacana pemindahanan itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.

Pria yang akrab disapa Emil itu menilai, pemindahan itu diperlukan lantaran secara fisik, Kota Bandung sudah kurang mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Berikut fakta wacana pemindahan ibu kota Jabar dari Bandung:

1. Usulkan 3 lokasi

Humas Pemprov Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Rapat Paripurna DPRD Pengesahan APBD Perubahan 2019 dan Pengesahan Raperda menjadi Perda di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (28/8/19) malam.

Emil menjelaskan, penentuan lokasi baru ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.

Namun, saat ini ada tiga lokasi yang diusulkan, yakni di Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, serta di sekitar wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).

Tegalluar dan Walini sebelumnya masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta.

Sementara wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) saat ini merupakan wilayah pengembangan ekonomi baru Jabar.

"Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana juga. Terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu. Indikatornya, semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Wacana Ibu Kota Jabar Pindah dari Bandung, Ridwan Kamil Usulkan 3 Lokasi Baru

2. Sudah tidak cocok lagi

Kompas.com / Dani Prabowo Ilustrasi perkantoran

Emil menilai, pemindahan itu diperlukan lantaran secara fisik, Kota Bandung sudah kurang mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi.

"Karena pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).

Selain itu, lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak tersentralisasi menjadi hambatan lain.

Ia menyebut, kajian soal rencana itu akan mulai dilakukan enam bulan ke depan.

"Contohnya kantor pemerintahan cek-clok (terpisah-pisah) dan tidak produktif. Kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi," ujar.

Baca juga: Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ini Alasan Ridwan Kamil