Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bandung Baru Cari Tempat untuk Mal Pelayanan Publik

Kompas.com - 27/08/2019, 19:55 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandung sudah lama berencana untuk membuat Mal Pelayanan Publik.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, beberapa bulan ke belakang dirinya ditugaskan oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk mencari lokasi yang pas dan strategis dijadikan Mal Pelayanan Publik.

"Selama ini saya ditugaskan Pak Wali Kota untuk mencari opsi beberapa tempat sebagai mal pelayanan publik karena Kota Bandung membutuhkan pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat makin dekat, cepat dan murah," kata Yana, Rabu (27/8/2019).

Baca juga: Kota Bogor Resmi Punya Mal Pelayanan Publik, Pertama di Jawa Barat

Sejumlah lokasi sudah disurvei oleh Yana belakangan ini. Lokasi tersebut adalah salah satu bangunan komersil di Tegalega, Istana Building Commodities Center IBCC Jalan Ahmad Yani, Eks Matahari Jalan Banceuy dan yang terakhir adalah Istana Bandung Elektronik Centre (BEC).

"Opsinya cukup banyak. Semakin banyak opsi semakin bagus. Tinggal lapor ke Pak Wali Kota tinggal yang diputuskan di mana nantinya," ujarnya.

Yana tidak menjawab detil ketika ditanya soal lokasi yang paling representatif untuk dibuat Mal Pelayanan Publik.

Namun demikian, besar kemungkinan Istana BEC jadi lokasi yang akan dibuat Mal Pelayanan Publik.

Yana menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung mencari lokasi yang tidak perlu renovasi besar atau bahkan harus dibangun lagi dari awal.

"Pertimbangan kita adalah infrastruktur dan akses serta imfrastruktur penunjang. Ini (BEC)  enggak perlu ngebangun lagi. IBCC Jalam Cianjur harus ngebangun lagi. Kalau Tegalega ada perbaikan. Jadi ini (BEC) lebih siap. Tapi saya hanya mencari opsi, keputusan tetap di Pak Wali Kota," ucapnya.

Baca juga: Banyumas Luncurkan Mal Pelayanan Publik

Yana mengatakan, selain dinas-dinas di bawah Pemerintah Kota Bandung, Mal Pelayanan Publik yang akan dibuat juga akan melibatkan instansi lain yang memiliki fungsi pelayanan publik seperti kepolisian, kantor Imigrasi hingga BPJS.

"Kalau dinas ada 14 pelayanan langsung ke publik, tapi kalau pelayanan perizinan sampai seratusan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com