Emil: Peningkatan Pelayanan Dasar Jadi Fokus APBD Perubahan 2019 Jabar

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2019 akan difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat.

"APBD Perubahan ini kami fokuskan pada pelayanan dasar seperti pemberian biaya untuk siswa tidak mampu dipercepat, Jamkesmas buat membayar premi asuransi warga miskin, dan lainnya," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Hal itu Emil, sampaikan usai rapat paripurna DPRD Jabar yang beragendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2019, Senin (26/8/2019).

Dalam agenda tersebut, Emil juga menanggapi pertanyaan dari fraksi partai Golongan Karya Amanah, fraksi PDIP, dan fraksi PKS, terkait kenaikan belanja daerah pada APBD Perubahan 2019.

Emil menegaskan bahwa penambahan alokasi pendidikan dan kesehatan akan diprioritaskan untuk pemberian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) siswa miskin, pemenuhan tunjangan guru daerah terpencil (Gurdacil), serta untuk pemenuhan sarana kesehatan.

"Pengalokasian belanja kami mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan layanan kepada masyarakat," tegasnya.

Emil pun sepakat dengan fraksi PDIP terkait pemenuhan ruang kelas baru untuk sekolah negeri dan swasta, serta pemberian porsi beasiswa bagi mahasiswa atau pelajar kalangan sosial ekonomi tidak mampu.

Selain itu, terkait pemenuhan alokasi untuk RSUD di enam kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar terus mendorong peningkatan rumah sakit rujukan regional, yakni RSUD Gunung Jati, RS Syamsuddin, RSUD Cibabat, RSUD Tasikmalaya, RSUD Karawang, dan RSUD Cibinong.

"Untuk meningkatan akreditasi di enam rumah sakit tersebut, upaya lain juga kami lakukan yaitu peningkatan mutu pelayanan dengan pemenuhan ruang rawat Kelas 3 dan pemenuhan Intensive Care Unit (ICU)," kata Emil.

Dalam rapat paripurna itu, Emil juga menjelaskan bahwa sumber peningkatan pendapatan daerah terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 826 miliar lebih atau naik 4,5 persen dari APBD murni.