Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Wagub Ingatkan Masyarakat Jangan sampai Termarginalkan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyatakan, penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara adalah peristiwa bersejarah.

Momentum ini harus dimanfaatkan secara baik untuk membangun Kaltim lebih baik.

Dia mengatakan, ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk membangun Kaltim.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Bupati Kukar

"Banyak dana akan mengalir ke sini. Banyak peluang terbuka," ungkap Hadi, Senin (26/8/2019).

Hadi mengingatkan, masyarakat Kaltim bisa bekerja lebih keras menghadapi peluang ini.

"Jangan sampai kita jadi termarjinalkan dengan datangnya ibu kota negara," tutur Hadi.

Hadi menegaskan, perlu ada peningkatan kualitas masyarakat Kaltim menghadapi pemindahan ibu kota negara. Karena akan ada persaingan ketat seiring dengan adanya ibu kota negara.

Hadi mengaku, akan berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Isran Noor untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membahas sejumlah rencana. Kedua wilayah itu dipilih sebagai ibu kota negara.

Sedangkan kota dan kabupaten lain yang memiliki wilayah berdekatan seperti Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Berau dan lainnya, turut dilibatkan menyusun rencana dukungan pembangunan sambil menunggu arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Kalsel Ucapkan Selamat kepada Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

Soal lahan, kata Hadi, Pemprov telah menyiapkan kurang lebih 200.000 hektare yang terbentang di sisi timur dan barat kawasan Bukit Soeharto.

Total lahan ini sudah ditetapkan dalam draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Kawasan Khusus Non Komersial di lokasi ibu kota negara, Bukit Soeharto.  

Nantinya, kawasan tersebut tak bisa diperjualbelikan oleh siapapun. Karena semua kawasan adalah lahan milik negara.

Isran Noor mengatakan draf Pergub sudah ada. “Kami tinggal masukin titik koordinat, baru segera diteken," kata Isran.

Sebelumnya, menurut kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektare.

Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektare dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana.