Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Bupati Kukar

SAMARINDA, KOMPAS.com - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur, dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru. 

Hanya belum ditentukan titik koordinat lokasinya.

Bupati Kukar Edi Darmansyah berharap, pemindahan ibu kota tersebut memberi manfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Karena masyarakat menyambut baik dan positif atas keputusan ini.

Baca juga: Gubernur: Warga Gembira Jokowi Umumkan Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota

Namun, lanjut Edi, karena kebijakan nasional, maka pemerintah daerah sifatnya melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan ibu kota negara.

"Prinsipnya kami siap sebagaimana disampaikan gubenur Kaltim. Karena ini adalah kebijakan nasional maka perlu ada koordinasi. Untuk menyiapkan data-data, survei lapangan, tentukan titik koordinat dan lain-lainnya. Kami support itu," ungkap Eddy, Senin (26/8/2019).

Karena itu, ia hanya menunggu instruksi pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim terkait langkah-langkah selanjutnya.

Edi mengaku, belum mengetahui titik koordinat pemindahan ibu kota yang memakan wilayah Kukar.

Namun, ia memastikan kawasan yang ditunjuk sebagai ibu kota adalah milik negara. Sehingga, tak menggangu proses pembangunan.

Baca juga: Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota, Perkeretaapian di Kalimantan Dinilai Sudah Perlu Dibangun

Sebagai langkah awal, Edi akan berkomunikasi dengan perangkat daerah lain secara teknis seperti camat, lurah dan masyarakat untuk menghimpun data.

"Ini kan nanti turun ke lapangan lagi ambil titik koordinat oleh pemerintah pusat. Kalau sampai tataran teknis kan harus ambil tapas batas dan lain-lain kan," ujar dia.

Dengan pemindahan ini diharap bisa berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di Kukar.

Pun, pertambahan penduduk, investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kukar.