Hindari Broker Tanah, Gubernur Kaltim Dilarang Sebut Lokasi Pasti Pemindahan Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Guna menghindari para broker tanah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor enggan menyebut lokasi pasti pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Isran mengaku dirinya diminta Bappenas tidak menjelaskan peta kawasan di sekitar Bukit Soeharto.

"Kalau saya bicara peta, tuan takur (broker) akan beroperasi. Tapi silakan tuan takur beroperasi kalau mau rugi. Beli saja tanah di sana kalau mau rugi," ungkap Isran Noor saat Dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Isran mengatakan, penentuan ibu kota negara tidak dalam kawasan Hutan Konservasi Bukit Soeharto.Tetapi, di kawasan pinggiran.

Baca juga: Gubernur Legowo jika Kaltim Tak Terpilih Jadi Ibu Kota Negara

Kemungkinan, ada dua wilayah yang disasar yakni sisi timur Bukit Soeharto mengarah ke pantai di wilayah Samboja Kutai Kertanegara dan sisi barat mengarah ke Penajam Paser Utara (PPU).

"Kalau ada yang bermain jadi tuan takur silakan. Selamat rugi. Apakah di sekitar Bukit Soeharto atau di PPU. Saya tidak sampaikan itu karena ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan peta," jelas Isran.

Pasalnya, jelang penentuan lokasi sudah banyak oknum broker mulai survei.

Isran yakin Kaltim sudah memenuhi syarat sepenuhnya. Hampir semua aspek yang diminta Bappenas dalam kajian terkonfimasi di Kaltim.

Saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Agustus 2019 lalu, Jokowi, kata Isran, mengunggulkan Kaltim dari dua provinsi lain, Kalteng dan Kalsel.

"Tapi kita jangan percaya diri dulu. Tunggu saja keputusan Presiden," tutur Isran.

Tetapi, Isran yakin Kaltim akan terpilih sebagai ibu kota negara. Sebab, sejauh ini kontribusi Kaltim menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dari seluruh wilayah di Indonesia.

Karena itu, menunjuk Kaltim sebagai ibu kota negara adalah bentuk kontribusi negara terhadap masyarakat Kaltim.

Meski demikian, Isran tetap legowo jika Kaltim tak terpilih. Penentuan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara sudah memberi peningkatan ekonomi signifikan.

Isran berencana mengeluarkan peraturan gubernur mengatur penataan kawasan khusus non komersial jika Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara. Tujuannya, untuk mencegah adanya broker tanah.

Bappenas jelaskan alasan presiden memilih Kalimantan