Fakta Risma Dibujuk Ramaikan Pilkada Jakarta 2022, Fokus di Surabaya hingga Bantah Bertemu dengan Ketum PDI-P

KOMPAS.com - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta memang baru akan digelar pada tahun 2022 mendatang.

Namun, keriuhan Pilkada DKI sudah terasa sejak Wali Kota Surabaya ditawarkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Keinginan memboyong Risma ke ibu kota itu muncul setelah Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan keinginannya agar Risma pindah ke Jakarta.

Hal itu disampaikan Bestari saat DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep Intermediate Treatment Facility (ITF) di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019) lalu.

Munculnya nama Risma dalam bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta mendapat tanggapan positif dari para pengamat, di mana Risma dinilai punya modal awal karena menguasai tata kelola kota dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Risma mengatakan, saat ini dia hanya fokus untuk menangani permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya. Apalagi, masa kerjanya masih berlanjut hingga 2020 mendantang.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Fokus menangani permasalahan di Surabaya

KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, saat berkunjung ke Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, hingga saat ini dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menjadi kepala daerah di tempat lain.

Risma mengatakan, saat ini dia hanya fokus untuk menangani permasalahan yang terjadi di Surabaya. Apalagi, masa kerjanya masih berlanjut hingga 2020 mendatang.

“Saya tidak ada kewenangan ngomong itu, karena saya masih konsentrasi di Surabaya,” kata Risma saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Ditanya Seandainya Diminta untuk Memimpin Jakarta, Ini Kata Risma

2. Tidak mudah mengelola suatu daerah

KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Apabila terjadi sesuatu kepada masyarakat, menurut Risma, maka kepala daerah dapat dimintai pertanggungjawaban 

“Saya tidak ada kepengin. Tidak boleh. Di pikiran saya itu harus saya tipe-ex kalau ada kepengin, karena ini nafsu. Tidak boleh ada nafsu jadi pemimpin, karena berat itu,” kata Risma.

Baca juga: Cerita Risma, Tiap Hari Pemkot Surabaya Beri Makan Gratis 35.000 Orang