KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan secara resmi terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia pada bulan Agustus.
Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota tersebut saat ini masih belum rampung. Namun demikian, Presiden Jokowi memastikan wilayah untuk ibu kota baru adalah di wilayah Pulau Kalimantan.
Sementara itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019), untuk membangun Ibu Kota baru dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dan memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.
Berikut ini fakta lengkapnya:
Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 mendatang.
Dia mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan. Namun dia mengatakan, kajian pemindahan ibu kota hingga saat ini masih belum rampung.
“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.
Baca juga: Jokowi Janji Umumkan Hal Penting soal Ibu Kota Baru pada Agustus
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu.
“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara itu, menurut Bambang Brodjonegoro, ada dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru.
Kawasan pertamana adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Baca juga: Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota telah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.