Gudang Ekspor Program Jokowi Tak Jalan, Potensi Pendapatan Negara Hilang Rp 15 Miliar

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com- Gudang komoditi ekspor Pusat Logistik Berikat (PLB) Ketapang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung tak berjalan maksimal sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara hingga Rp 15 miliar.

Sarana PLB Ketapang yang didorong pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo berbarengan dengan PLB Bali itu juga mengantongi sertifikat penghargaan dari Menkeu Srimulyani Indrawati.

"Saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun dengan potensi pendapatan yang hilang bisa Rp 5 miliar dari PPN per tahun," kata Manajer PT Tantra KS, Wiriyandi, selaku pengelola PLB saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019) di Ketapang.

Baca juga: Sungai di Pangkal Pinang Mengering, Popok Bayi hingga Sampah Plastik Bermunculan

Dia menuturkan, operasional tidak berjalan maksimal karena banyak eksportir yang tidak memanfaatkan PLB sebagai sarana penempatan komoditas mereka.

Selain itu, meskipun didorong pemerintah untuk pembangunan PLB di setiap provinsi, tidak ada regulasi khusus yang mewajibkan eksportir melalui PLB.

"Padahal PLB didirikan agar transaksi jual beli tumbuh di daerah bersangkutan. Kalau semuanya ditumpuk di Singapura yang rugi kan Indonesia, daerahnya," ujar Wiriyandi.

Di sisi lain, kata Wiriyandi, Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan komoditi ekspor timah terkendala karena banyak smelter yang berhenti produksi.

Penghentian produksi imbas belum terpenuhinya Competent Person Indonesia (CPI) yang lagi-lagi kebijakannya dari pemerintah pusat.

Baca juga: Wagub Sumut: Ekspor Jangan Hanya Menguntungkan Eksportir

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kepulauan Bangka Belitung, Edwin Salim mengatakan, pemerintah harus belajar dari ekspor komoditas kapas yang dulunya menumpuk di Malaysia.

Setelah PLB ada di Indonesia, maka transaksi ekspor pun dilakukan di Indonesia dalam hal ini Kalimantan.

"Tujuan PLB ini kan supaya pembeli dari berbagai negara datang dan lihat barangnya di Indonesia. Kalau oke barang dikirim ke tempat mereka," kata Edwin.

Dalam kurun tiga tahun itu, baru dilakukan empat kali pengiriman produk timah melalui PLB.

Kondisi demikian membuat cashflow terganggu, sehingga memberatkan pengelola dalam perawatan gedung dan biaya penyusutan.

Ironisnya, dalam gudang PLB sudah dibangun kantor bea cukai yang khusus mengkalkulasi penerimaan kas negara.

Komoditas timah menjadi andalan karena sumber ekspor utama dari Kepulauan Bangka Belitung. Sementara, komoditas lain bisa ditampung, namun jumlahnya tidak signifikan.

Dia berharap, pemerintah dan stakeholder eksportir bisa menggunakan PLB yang sudah dibangun untuk kepentingan ekspor mereka.

"Jangan jalan sendiri-sendiri. Nanti yang diuntungkan negara lain," ucapnya.

PLB Ketapang yang bermitra dengan bursa resmi timah Indonesia, ICDX, memiliki daya tampung 30.000 ton dengan kapasitas pengapalan rata-rata 2.000 ton yang bisa dilakukan enam kali sebulan.