Kodam Cenderawasih Sebut Mayoritas Warga Nduga Bermigrasi, Bukan Mengungsi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Informasi mengenai ribuan warga dari Kabupaten Nduga, Papua, yang mengungsi ke kabupaten di sekitarnya hingga kini belum mendapatkan kepastian.

Kodam XVII/Cenderawasih mengakui ada pergerakan masyarakat dalam jumlah cukup besar dari Nduga ke wilayah lain. Namun, hal tersebut bukan dilakukan untuk mengungsi.

"Sebenarnya mereka lebih pada bermigrasi dan cendrung tidak ingin kembali ke tempat sebelumnya," ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih,Letkol CPL Eko Daryanto, saat dihubungi, Senin (29/7/2019).

Mengenai jumlah warga nduga yang bermigrasi, Eko mengatakan, hingga saat ini belum memiliki data pasti, karena warga tersebar di beberapa titik.

Menurut Eko, bila warga Nduga ingin mengungsi, maka TNI siap membantu dengan membangun tempat pengungsian.

Baca juga: Kemensos Sebut 53 Pengungsi Nduga Meninggal Dunia

Hal tersebut ditegaskan juga oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Yosua Pandit Sembiring. Yosua menyebut, sebagian besar warga Nduga yang keluar dari tempat asalnya kini tinggal di kediaman keluarganya.

Secara tegas, ia menolak informasi yang menyebut warga Nduga mengungsi karena adanya konflik bersenjata antara TNI dengan kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya.

"Kalau ada pengungsi, saya dirikan tenda dan buka dapur umum, seperti kejadian longsor di Kabupeten Jayapura. Ada pengungsi secara otomatis kami gelar tenda, membuat posko kesehatan, membuat dapur umum dan lainnya, akan tetapi ini tidak ada," tutur Yosua.

Baca juga: Jumlah Pengungsi Konflik di Nduga Capai 8.000 Jiwa

Baca juga: Fakta di Balik Kontak Senjata Pasukan TNI di Nduga, Sita Ratusan Amunisi hingga Kelompok Separatis Terluka

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua menyebut, jumlah pengungsi konflik sosial di Kabupaten Nduga, Papua, mencapai 8.000 jiwa.

"Kalau jumlah pengungsi korban konflik sosial di Nduga yang kita data itu hampir 8.000 jiwa. Saya tidak tahu kalau versi lain karena banyak pihak lain masuk," ujar Kepala Dinsos Papua, Ribka Haluk.