Ridwan Kamil: 140 Pabrik Tutup dan Hengkang dari Jabar karena Upah Tinggi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat dengan International Labour Organization (ILO) membahas pola pengupahan di Jawa Barat, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (29/7/2019).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, ILO menilai dinamika perekonomian di Indonesia khususnya Jawa Barat banyak menghadapi tantangan dengan sistem pengupahan yang unik.

Situasi itu, kata Emil, membuat banyak perusahaan di Jawa Barat gulung tikar yang salah satunya disebabkan isu pengupahan yang terus berkelanjutan.

"Tadi harus diakui ada seratusan lebih pabrik yang tutup di Jabar kemudian ada yang pindah juga, totalnya 140 (pabrik). Yang pindah terbagi dua ada yang ke provinsi lain ada yang ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan itu berkaitan dengan upah yang tinggi," ujar Emil.

Baca juga: Wagub Jabar: Angka Kemiskinan Tasikmalaya Menurun

Di Indonesia, sambung Emil, pola pengupahan menggunakan sistem desentralisasi yang diserahkan kepada kepala daerah. Menurut ILO, sistem seperti itu membuka ketimpangan jumlah upah di tiap daerah.

"Contoh di Pangandaran Rp 1,6 juta dengan Karawang yang Rp 4,2 juta itu bisa Rp 2,5 juta bedanya," ucap Emil.

Dalam pertemuan itu, ILO mengusulkan agar ada kawasan industri tematik di tiap daerah agar sistem pengupahan sesuai dengan standar internasional serta memenuhi rasa keadilan.

"Sehingga bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar jangan sampai terkorbankan, buruhnya ikut sejahtera, investasi juga tidak ada yang pergi," tutur dia.

Nantinya, kata Emil, pemerintah pusat akan mengatur jenis industri di tiap wilayah, sementara pemerintah daerah mengusulkan sistem kebutuhan hidup masyarakat yang layak dan wajar.

"Nanti kombinasi masukan standar hidup di daerah dan tema provinsinya itu akan mengakibatkan jenis usahanya lebih merata. Misalkan Jabar fokus di manufaktur, Jateng di tekstil atau apa itu masukan ke pusat," ujar dia.

Baca juga: Wagub Jabar Tegaskan Tangkuban Parahu Ditutup Sementara

Menurut Emil, pengelompokan industri itu bisa meminimalisir gejolak pengupahan yang selalu jadi agenda tahunan. Sebab, keragaman industri berpotensi melahirkan ketimpangan jumlah upah.

"ILO turun untuk memberikan pandangan mana yang sustainable. Berapa tahun kami didemo dengan hal yang sama, sebenarnya harus bisa beres tanpa harus tawar menawarnya dalam demo seperti itu," kata Emil.