Wagub Uu Bagikan 300 Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha Kecil

KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk produk makanan yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah masing-masing.

Penyerahan sertifikat itu dilakukan secara simbolis kepada lima pelaku IKM Jawa Barat di aula barat Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/7/19).

Menurut dia, mayoritas konsumen di Jabar merupakan muslim yang harus mengonsumsi makanan halal.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal produk-produk IKM.

Selain itu, Uu melanjutkan, program sertifikasi halal menjadi salah satu upaya akselerasi program Jabar Juara Lahir dan Batin, terutama dalam mewujudkan IKM Jabar Juara.

"Saya minta kepada kabupaten/kota, karena visi misi kami adalah kolaborasi dan inovasi, artinya kita tetap harus berkolaborasi dengan kabupaten/kota," ujar Uu dalam pernyataan tertulis, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Produk Halal Lokal Dinilai Belum Merajai Pasar Dalam Negeri

Bentuk kolaborasi itu, imbuh Uu, termasuk memberikan sertifikasi halal untuk produk di Jabar.

Untuk itu, dia meminta bupati dan wali kota untuk mendorong lahirnya produk yang memiliki sertifikat halal.

Sebagai langkah awal, Uu membagikan 300 sertifikat halal gratis untuk IKM dari 26 kabupaten/kota di Jabar.

Selain Kota Bandung yang telah memiliki fasilitasi sertifikat halal secara mandiri, daerah lainnya memang belum memberi layanan tersebut.

25.000 sertifikat halal

Ketua Bidang Syariah dan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Mustafa Jamaludin menjelaskan, MUI Jabar telah mengeluarkan 25.000 sertifikat halal dan 7.000 di antaranya merupakan fasilitasi dari berbagai lembaga.

Hingga kini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menjadi pemberi fasilitas terbesar.

Baca juga: Dapat Restu, Menpar Siap Rencanakan Pengembangan Wisata Halal

“Jawa Barat adalah provinsi yang terbesar di republik ini yang telah memberikan fasilitasi kepada IKM dari pemerintah provinsi," ucap Mustafa.

Oleh karena itu, lanjut Mustafa, tidak heran kalau Jabar disebut sebagai provinsi halal pertama di Indonesia.