Risma Siapkan Perwali untuk Kurikulum Antikorupsi di Sekolah

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana membuat kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi.

Risma menyebut, nantinya setiap hari pelajaran tentang antikorupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan.

Sebab, kurikulum antikorupsi itu ditujukan untuk membuat perilaku anak menjadi jujur dan mengerti tentang antikorupsi.

Baca juga: Risma: Korban Kebakaran Akan Dipindahkan ke Rusun Hari Ini

"Nanti saya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) akan membuat peraturan wali kota (perwali) pendidikan antikorupsi," kata Risma, Sabtu (13/7/2019).

Risma menuturkan, kurikulum antikorupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah.

Dia menilai, yang paling penting dari kurikulum itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak menyontek dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi.

"Pelajaran ini (antikorupsi) untuk perilaku siswa bukan dihafalkan, jadi untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari. Program ini bagus untuk anak-anak," ujar Risma.

Pendidikan antikorupsi, kata Risma, memang sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.

Ia berharap, saat anak-anak itu sudah tumbuh dewasa, perilakunya akan baik dan ikut memberantas korupsi di lingkungannya.

"Saya berharap saat masuk sekolah nanti, anak-anak bisa tahu dan belajar tentang pendidikan antikorupsi. Saya yakin anak-anak ini nanti bisa menjadi anak luar biasa ya," tutur Risma.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kurikulum antikorupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya.

Baca juga: Risma Serahkan Bantuan kepada Warga Korban Kebakaran di Surabaya

"Jadi, jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari," kata Saut.

Melalui kebijakan ini, diharapkan ketika memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, mereka tidak terlibat dalam kasus korupsi.

"Karena banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi," ujar dia.