Penyandang Disabilitas Solo Diajari APBD, Apa Manfaatnya?

SOLO, KOMPAS.com - Para penyandang disabilitas di Solo, Jawa Tengah, mengikuti pelatihan analisa dan advokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Rahabilitasi Berbasis Masyarakat (PPRBM) bekerja sama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Hotel Haris Solo, Jawa Tengah, Sabtu (5/7/2019).

Koordinator PPRBM Solo Christian Pramudya mengatakan, tujuan diadakannya pelatihan dan advokasi APBD ini agar warga disabilitas dapat memahami mekanisme perencanaan pembangunan yang disediakan pemerintah.

"Kami mendorong untuk meningkatkan kapasitas teman-teman, ketika berpartisipasi dalam perencanaan anggaran bisa ikut menyuarakan kebutuhannya," kata Christian.

Penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan merupakan perwakilan dari Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin), Pengurus Harian Tim Advokasi Difabel, Self Help Group (SHG) Juara dan Deaf Volunteer Organisastion (DVO).

Baca juga: ASN Dinsos Jabar Cabuli Remaja Penyandang Disabilitas karena Rasa Suka

Chris mengatakan, banyak peluang program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas. Namun, kebanyakan APBD selama ini tidak mencerminkan isu-isu kesetaraan bagi warga disabilitas.

Dalam pelatihan ini, para penyandang disabilitas dijelaskan tentang komponen APBD seperti belanja barang dan jasa, pembiayaan, pendapatan dan lainnya. Dengan begitu, warga disabilitas betul-betul bisa menyuarakan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Baca juga: Cerita Penyandang Disabilitas Bisa Kerja di Kemenhub

Wakil Ketua Tim Advokasi Difabel Solo Yulianto menyambut baik pelatihan analisa dan advokasi APBD terhadap penyandang disabilitas.

Selama ini, menurut Yulianto, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengelolaan anggaran belum maksimal. Sebab, mereka belum sepenuhnya mengerti dan memahami terhadap pengelolaan anggaran.

"Kalau hanya mengikuti Musrenbang itu sudah. Kalau menjadi pendorong dalam perubahan APBD, saat ini belum bisa dikatakan maksimal, karena kita belum tahu jalurnya. Sehingga setelah pelatihan ini teman-teman difabel bisa memahami pengelolaan dalam perencanaan anggaran," kata Yulianto.