6 Fakta Pidato Mahfud MD di Malang, Pentingnya Ada Oposisi hingga Ubah Sistem Coblosan DPR

Kompas.com - 01/07/2019, 19:25 WIB

Michael Hangga Wismabrata

Editor

Lihat Foto

Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019)(KOMPAS.com/ANDI HARTIK)

Ilustrasi sidang paripurna: Suasana rapat paripurna pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (tengah), Frans Magnis Suseno (kedua kiri), Romo Benny Sutrisno (ketiga kiri), Alissa Wahid (kanan) dan Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai Silaturahmi Kebangsaan di kediaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar No 27, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019). Kunjungan para tokoh untuk bertemu Megawati tersebut guna membahas kondisi bangsa terkini serta rekonsiliasi setelah Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

Ketua KPU, Arif Budiman menyerahkan berkas keputusan penetapan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin dalam Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (baju putih) dan no urut 02, Prabowo Subianto (berjas, nomor dua dari kanan), berforto bersama usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD saat menjadi pembicara dalan Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019)

KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengusulkan sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, sistem tersebut lebih efektif dan selektif untuk memilih kualitas para anggota DPR dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang dilakukan saat ini.

Usulan tersebut disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Selain menyoroti masalah pemilihan DPR, Mahfud juga menyinggung isu rekonsiliasi pasca-pemilu.

Menurutnya, rekonsiliasi tidak selalu berarti bergabung dengan pemerintah atau pemenang pemilu.

Berikut ini fakta di balik pidato Mahdfud MD:

1. Alasan Mahfud usulkan sistem proporsional tertutup

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Ilustrasi sidang paripurna

Mahfud menilai, penerapan sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak masalah, antara lain akan marak transaksi politik uang. Selain itu, sistem tersebut hanya menguntungkan calon yang populer.

"Sekarang proporsional terbuka ternyata di lapangan menimbulkan masalah. Orang yang populer tapi tidak punya ideologi yang sesuai dengan partai," katanya saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Mantan Ketua MK itu lalu mencontohkan fenomena masuknya artis sebagai calon anggota legislatif.

Artis yang sudah punya modal keterkenalan sangat berpotensi menggeser calon yang berasal dari kader partai.

"Sehingga yang berjuang dari bawah tersingkir oleh artis. Bahkan partai-partai sengaja merekrut artis," jelasnya.

2. Berpotensi mendistorsi perjuangan partai

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ilustrasi sidang paripurna: Suasana rapat paripurna pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Menurut Mahfud, sistem pemilihan terbuka yang diterapkan saat ini juga berpotensi mendistorsi perjuangan partai.

Sebab, perwakilan yang lolos ke parlemen tidak memahami ideologi perjuangan partai.