Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Sikka Diperiksa Kejagung Terkait Tunjangan Rumah DPRD

Kompas.com - 27/06/2019, 20:13 WIB
Nansianus Taris,
Farid Assifa

Tim Redaksi

MAUMERE, KOMPAS.com - Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memeriksa Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Kamis (27/6/2019).

Selain Bupati Sikka, ada beberapa pejabat yang diperiksa, yakni mantan Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, Wakil Ketua DPRD Stefanus Sai, Wakil Ketua DPRD Donatus David, Ketua DPRD saat ini Us Bapa, wakil ketua DPRD saat ini Son Botu, Ibu Mayastati, mantan Bupati Sikka Ansel Rera, Sekda Valentinus Tupen, dan mantan Kabag Hukum Madika Fola.

Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung RI itu terkait Dana APBD 2018 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Sikka. Anggaran tersebut dikerjakan mantan bupati dan penjabat bupati Sikka.

"Saya diminta memberikan keterangan sebagai bupati saat ini soal tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Tahun Anggaran 2018," kata Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo melalui sambungan telepon, Kamis sore.

Baca juga: Gurunya Bergaji Rp 85.000 Per Bulan dan Ruang Kelasnya Memprihatinkan, Ini Respon Bupati Sikka Terhadap Kondisi SMPN 3 Waigete

Ia mengatakan, pemeriksaan itu terkait standar harga tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka.

Ia menerangkan, peraturan bpati tentang tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka sudah diubah 2 kali. Pada Perbup Nomor 35/Tahun 2017, standar harga perumahan DPRD per orang Rp 6 juta per bulan. Lalu sewa kendaraan Rp 7,5 juta per bulan.

Satu bulan kemudian, aturannya diubah dengan perbup perubahan nomor 45/tahun 2017. Harga tunjangan perumahan naik dari Rp 6 juta per bulan menjadi Rp 10 juta per bulan. Sedangkan tunjangan transportasi dari Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 12,5 juta per bulan.

"Ini soal standar harga dan dua kali terjadi perubahan perbup. Sehingga sebagai bupati saat ini, saya harus memberi keterangan," jelas Roberto Diogo.

Untuk diketahui, perubahan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka selama ini menjadi polemik panjang antara pemerintah dan DPRD Sikka.

Baca juga: Rebutan Tempat Main Judi, Seorang Petani di Sikka NTT Tewas Ditikam

Hingga saat ini, polemik ini terus bergulir tanpa ada akhir yang jelas. Masyarakat tetap menanti akhir dari polemik tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka yang sudah lama didengungkan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com