Kapolri Minta Pemerintah Cari Akar Masalah Banjir di Konawe Utara

KENDARI, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pentingnya melakukan studi dan mencari solusi untuk menemukan akar masalah banjir yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebab, menurut Tito, kondisi banjir ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Konawe Utara, tetapi juga melibatkan beberapa kabupaten. Praktis hal ini sudah menjadi kewenangan otoritas provinsi dibantu pemerintah pusat.

"Kita perlu mencari tahu kenapa banjir bandang ini bisa terjadi. Jadi perlu dilakukan studi kondisi lingkungan untuk menemukan akar masalah banjir di Konawe Utara dengan melibatkan perguruan-perguruan tinggi," terangnya saat meninjau penanganan banjir di Konawe Utara bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sabtu (22/6/2019).

Selain melibatkan akademisi, tim ahli konsultan tentang lingkungan yang kredibel juga harus diajak duduk bersama untuk mencari akar permasalahan banjir bandang dan cukup lama. Pihaknya siap membantu dengan menurunkan tim dari tindak pidana tertentu (tipiter) dari Mabes Polri.

"Misalnya sistem penyaluran airnya tidak ada. Kalau ini terjadi, maka perlu ada solusinya, mungkin membuat sistem kanalisasi atau membuat bendungan atau membuat dam yang besar sehingga kalau terjadi banjir ini semua tertampung," katanya.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Menangis Saat Pemaparan Kondisi Banjir di Hadapan Menteri PUPR

Ia mengatakan, bisa saja banjir terjadi karena adanya alih fungsi hutan atau adanya pembangunan yang menggerus hutan. Seperti kasus banjir yang terjadi di Sentani, Papua.

Tito juga menyebutkan, potensi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat melimpah, baik itu di sektor perkebunan maupun pertambangan. Tentunya hal ini menarik investor untuk menanamkan modalnya di Konawe Utara.

"Karena memiliki potensi tambang dan sawit yang luar biasa, sehingga banyak orang ingin berinvestasi di sini," terangnya.

Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah dengan pembukaan lahan maupun pertambangan, karena dapat mendatangkan pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menguntungkan masyarakat.

Namun, terlebih dahulu harus dilakukan studi kelayakan atau analisis dampak lingkungan (Amdal), sehingga tidak mengubah fungsi kawasan atau merusak lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku prihatin dengan musibah bencana yang telah menimpa beberapa wilayah di Sultra.

Ribuan warga mengungsi, 370 rumah hanyut dibawa arus banjir dan ribuan rumah serta fasilitas umum, seperti bangunan sekolah, puskesmas, pasar dan jembatan putus dan rusak.

"Kedatangan kami di sini untuk memastikan penanganan pasca-banjir, proses tanggap darurat dan langkah rehabilitasi banjir apakah sudah berjalan secara optimal," ujar Panglima TNI.

Kerugian Rp 640 miliar

Bupati Konawe Utara Ruksamin dalam laporannya di hadapan Panglima TNI dan Kapolri menyebutkan tak ada korban jiwa dalam musibah banjir itu. Pihaknya mencatat kerugian materi dari bencana banjir di wilayahnya mencapai Rp 640 miliar, dan masa tanggap darurat diperpanjang hingga 30 Juni 2019.

"Ada 7 kecamatan yang dilanda banjir bandang sejak 2 Juni 2019. Saat ini sebagian warga sudah ada yang kembali ke rumahnya, dan warga yang rumahnya hanyut dan rusak berat masih mengungsi," terangnya.

Dalam kunjungannya ini, Kapolri dan Panglima TNI yang didampingi istri masing-masing juga mendatangi lokasi pengungsian warga korban banjir di Wanggudu Raya, Konawe Utara.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Warga Korban Banjir Konawe Utara Dilarang Tinggalkan Tenda Pengungsian

Selain itu, rombongan juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin untuk korban banjir.

Setelah melihat langsung para pengungsi korban banjir, rombongan Panglima TNI dan Kapolri langsung meninggalkan Konawe Utara dengan menggunakan dua helikopter.