BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,8 M di 30 Proyek Pembangunan di Garut

KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebesar Rp 1,8 miliar pada 2018.

"BPK tahun 2018 mencatat ada kerugian negaranya Rp 1,8 miliar dari temuan beberapa dinas, ada 30 proyek," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin (9/6/2019).

Baca juga: Cerita Kapolsek Jadi Pasukan Ganjal Ban di Tanjakan Terjal Bandung-Garut

Ia menuturkan, seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Hasilnya, terdapat beberapa kerugian negara yang secara aturan harus dikembalikan kepada kas negara.

Salah satu kerugian uang negara yang harus dikembalikan, kata dia, proyek pembangunan Pasar Leles yang tidak dituntaskan oleh pemborong sehingga pemborong harus mengembalikan uang proyek tersebut.

"Kerugian negara yang besar itu Pasar Leles," kata Bupati.

Ia mengungkapkan, hasil kajian BPK dari nilai proyek Rp 26 miliar, ada dana yang harus dikembalikan kepada kas negara sebesar Rp 670 juta berikut dengan denda yang harus diganti oleh pemborong sebesar Rp 800 juta lebih.

Rudy menyampaikan, uang negara itu sesuai aturan harus dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari, jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tertentu maka pihak pelaksana dalam proyek tersebut akan dilanjutkan pada hukum pidana.

"Setelah waktu 60 hari tidak bayar, maka bisa dipidana," katanya.

Baca juga: Macet Jadi Berkah bagi Pengusaha Hotel di Cipanas Garut

Rudy mengaku kecewa dengan pembangunan proyek pasar dan sejumlah proyek lainnya di Kabupaten Garut, seperti seluruh pembangunan puskesmas semuanya gagal.

"Puskesmas itu (pembangunannya) gak benar, 100 persen puskesmas itu gak benar," kata Bupati.

Ia mengungkapkan, penilaian tidak benar itu berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Kondisi bangunan puskesmas tidak sesuai dengan harapan seperti kualitas pintu yang buruk.

"Pintunya saja pakai papan, saya ke Pameungpeuk saya keliling hampir semua puskesmas gak benar," katanya.

Buruknya pembangunan puskesmas itu, kata dia, akan menjadi kajian Pemkab Garut agar ke depan penggunaan anggaran dan hasil seluruh proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

Bupati menyesalkan buruknya proyek pembangunan di Garut karena dampaknya rencana pembangunan menjadi terlambat tidak secepatnya dinikmati masyarakat.

"Gak tahu kenapa ya, kinerja ini menurun," kata Bupati.