PBB Heran Pembangunan Indonesia Belum Mengikuti Standar CPI

NAIROBI, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pembangunan permukiman atau UN-Habitat merasa kaget Indonesia belum menggunakan standar City Prosperity Initiative (CPI) dalam mengukur kemajuan sebuah negara.

Padahal, CPI tersebut adalah alat ukur untuk memastikan arah pembangunan negara sesuai kesepakatan dunia.

Standar CPI sendiri memiliki 7 dimensi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yakni produktivitas, infrastruktur, kualitas kehidupan, kesetaraan dan inklusi sosial, keberlangsungan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintah serta legislasi.

Indonesia belum mengikuti CPI itu terungkap dalam sebuah diskusi antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Direktur Pengembangan Riset dan Kapasitas pada UN-Habitat, Eduardo Lopez Moreno di markas UN-Habitat di Nariobi, Kenya, Afrika Timur, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Pidato Ridwan Kamil yang Bikin Kagum Delegasi PBB di Kenya, Mulai Proyek Bahagia hingga Infrastruktur Sosial

Lopez mengaku heran Indonesia belum mengikuti CPI. Dengan demikian, jika standar itu belum diaplikasikan, maka maju atau tidaknya kota-kota di Indonesia dibanding di negara lain belum bisa dipastikan secara ilmiah dan diakui dunia.

"Mengapa Indonesia tidak ikut standar CPI," kata Lopez.

Kepada Lopez, Ridwan Kamil mengakui bahwa Indonesia belum mengikuti CPI. Ironisnya, Indonesia sendiri adalah anggota UN-Habitat yang semestinya sudah mengikuti CPI.

Lebih miris lagi, sebelum sidang majelis PBB itu digelar di Kenya, terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan yang dilaksanakan di Surabaya. Namun saat sidang majelis digelar, tak satu pun perwakilan pemerintah pusat yang hadir.

"Jangankan mengikuti CPI, untuk acara UN-Habitat pun tak ada perwakilan dari kementerian terkait yang hadir. Disayangkan. Negara lain mah yang hadir menteri wungkul (saja)," kata Ridwan Kamil.

Baca juga: Pidato Ridwan Kamil Menginspirasi Delegasi Pertemuan PBB di Kenya

Penggunaan standar CPI

Namun untungnya, kata Ridwan Kamil, Jawa Barat hadir dalam sidang majels PBB itu dan akan mulai mengikuti CPI yang digagas UN-Habitat.

"Jabar komit menjadi provinsi pertama yang akan mengikuti CPI di bawah UN-Habitat. Karena sifatnya provinsi, maka kota dan kabupaten akan dilibatkan," kata mantan wali kota Bandung ini.

Ridwan Kamil mengatakan, sebagai gubernur Jawa Barat, ia akan menggunakan CPI sebagai alat ukur untuk mengendalikan APBD. Maksudnya, CPI bisa menentukan skala prioritas pembangunan di daerah, terutama terkait dengan penganggaran.

Nanti, kata Ridan Kamil, APBD kota/kabupaten di-review oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan CPI. Hal itu agar APBD Provinsi Jawa Barat bisa terdistribusi ke daerah secara adil dan proporsional.

Baca juga: PBB Puji Inovasi Ridwan Kamil Menata Kota

Standar CPI ini, kata Ridwan Kamil, bisa mencegah ketidaktepatan alokasi anggaran. Misalnya, ada sebuah daerah yang mengajukan bangun pasar.

Namun setelah disurvei dengan standar CPI, urusan pendikan dan keamanan ternyata masih lemah. Maka masalah pendidikan dan keamanan akan menjadi prioritas penganggaran.