Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Maluku Minta Warga Tidak Terpengaruh Isu "People Power"

Kompas.com - 20/05/2019, 20:07 WIB
Rahmat Rahman Patty,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau seluruh masyarakat Maluku tetap tenang dan tidak terpancing dengan wacana people power yang akan berlangsung saat pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Saya sebagai Gubernur Maluku bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri di Maluku ini. Saya imbau kepada kita semua umat beragama jangan terpancing dan terpangaruh dengan apa-apa yang ada di Jawa sana, di Maluku ini kita basudara luar biasa," kata Murad.

Hal itu disampaikan Murad usai Safari Ramadhan sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, di Masjid An-Nur desa tersebut, Senin (20/5/2019) malam.

Baca juga: Partai Golkar Maluku Gagal Kirim Wakilnya ke Senayan

Dia mengatakan, hubungan persaudaraan antarumat beragama di Maluku sudah sangat baik.

Sehingga, dia meminta warga lebih merekatkan lagi hubungan persaudaraan dan jangan terpancing dengan isu-isu yang datang dari luar.

"Maluku aman, kita umat beragama di Maluku luar biasa, kita orang basudara, jadi pengaruh-pengaruh dari sana itu tidak terpengaruh ke Maluku," sambung dia.

Murad mengakui, dinamika politik yang tinggi di Pilpres 2019 telah membuat masyarakat menjadi terpolarisasi dengan kepentingan elit politik.

Kondisi itu semakin diperparah dengan munculnya isu-isu adanya people power untuk menolak hasil Pemilu.

Namun, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini opstimistis kondisi tetap aman saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU di Jakarta.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: PDI-P, Golkar, dan Nasdem Tiga Besar di Maluku Utara

"Mungkin kemarin waktu Pilpres ada pengaruh sedikit, tapi Insya Allah besok tanggal 22 (Mei) tidak ada apa-apa," ujar dia.

Murad mengimbau kepada warga Maluku tidak ikut pergi ke Jakarta melakukan aksi sebagaimana wacana yang beredar. ”Tidak perlu (ke Jakarta),” ujar dia.

Namun, jika memang ada warga yang tetap ingin pergi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, dia menganggap itu merupakan hak masing-masing.

"Tapi, kalau dia mau ke Jakarta, siapa mau larang? Tidak ada yang larang, tapi biaya sendiri, sekarang tiket pesawat mahal," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com