8 Fakta Aksi Tolak "People Power", Banser Siap Bergerak hingga Kritik untuk Amien Rais

KOMPAS.com - Para pemuka agama di Kendal, Jawa Tengah, menyerukan untuk menolak gerakan "people power".

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal, Ubaidillah, menyerukan kepada semua warga Kendal, baik yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan Konghucu, supaya menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu, para kyai dan pendekar Kabupaten Madiun menganggap gerakan "people power" justru meresahkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Mereka pun sepakat untuk menolak gerakan tersebut.

Berikut ini sejumlah fakta terkait gerakan masyarakat menolak "people power":

1. Banser NU Kebumen siap hadang gerakan "people power"

KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI TOLAK--Para ulama, kyai, santri, gus dan tokoh pendekar sepakat menolak gerakan people power yang dinilai mengganggu kekhusyukan umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulang Ramadan. Para kyai dan pendekar menyatakan gerakan people power akan memecah belah bangsa Indonesia, Selasa (14/5/2019) malam.

Hal itu disampaikan Kasatkorcab Banser Kebumen, Masngut, melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

"Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu ( people power). Saat ini kami memiliki 3.000 anggota Banser yang terdaftar, dan kurang lebih 2.000-an Banser belum diresmikan. Total di Kebumen ada kurang lebih 5.000 Banser," kata Masngut.

Masngut mengatakan, Banser siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan people power oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan proses demokrasi yang telah berjalan di Pemilu 2019.

Baca Juga: Tolak "People Power", Banser Kebumen Siap Digerakkan Kapan Pun

2. Tokoh agama di Kebumen menolak "people power"

DOK. PRIBADI Ketua Forum FKUB Kebumen Dawamudin di rumahnya Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (14/5/2019).

Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menyerukan penolakan "people power".

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kebumen Dawamudin meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh mengikuti gerakan yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah itu.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa, sudah banyak contohnya. Negara hancur karena kegiatan people power," katanya saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Dirinya meminta kepada tokoh elit, masyarakat, tokoh agama untuk bisa menjaga lingkungannya agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis.

Baca Juga: MUI Sebut "People Power" Bisa Berujung Pemberontakan

3. Kyai dan pendekar di Madiun siap jaga NKRI

Kompas.com/Wicak Hidayat Ilustrasi

Para kiai dan pendekar Kabupaten Madiun sepakat menolak gerakan people power karena dianggap meresahkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.