Pemerintah Provinsi NTT Tolak Wisata Halal, Ini Alasannya...

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap konsep wisata halal di wilayah itu.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi saat menyampaikan arahannya dalam pembukaan kegiatan Musrembang Provinsi NTT Tahun 2019 di Hotel Swiss Bellin Kupang, Sabtu (4/5/2019).

"Terus terang kami berdua (Gubernur dan Wakil Gubernur) menolak dengan keras kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan wisata halal di NTT. Jangan samakan kami (NTT) dengan daerah lain," tegas Josef.

Baca juga: Pemprov Sumbar Salurkan 1,038 Ton Rendang untuk Korban Banjir Bengkulu

Di hadapan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktoriadi, serta para bupati dan Wali Kota se-NTT, Josef menyatakan akan melaporkan sikap resmi pemerintah provinsi itu kepada Presiden Jokowi.

Bahwa NTT tidak akan menggunakan apa yang dinamakan wisata halal itu. Walaupun hal itu merupakan keputusan menteri, lanjut Josef. Namun pihaknya akan menolak.

"Bukan kami membangkang, tapi kami harus sesuaikan dengan kondisi yang ada," sebut Josef.

Menurut Josef, NTT telah lama menerapkan semangat toleransi dengan sangat baik.

NTT kata Josef, telah menerapkan apa yang dinamakan dalam Islam, Lakum Dinukum Waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku dalam semangat kebersamaan yang telah berakar.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU Kota Malang, Jokowi-Maruf Amin Unggul 67,30 Persen

Yang sama juga seperti dalam semangat Kristiani dinyatakan dalam ungkapan cintailah sesamu seperti dirimu sendiri.

Josef menyebut, NTT sudah terapkan toleransi dogmatis dan toleransi civilius. Civilius kata Josef, itu yang Lakum Dinukum Waliyadin.

"NTT jangan dirusak. Jangan lagi, kita mulai merusak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu,"ujarnya.

Untuk diketahui, di Provinsi NTT mayoritas penduduknya beragama nasrani, banyak warung atau restoran yang menjual makanan dengan bahan dasar dari daging babi.

Di Kota Kupang misalnya, selain restoran dan warung makan, terdapat juga pedagang kaki lima yang menjual makanan dari olahan daging babi di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota Provinsi NTT itu.