Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi Usul UU Pemilu Direvisi

Kompas.com - 23/04/2019, 16:32 WIB
Putra Prima Perdana,
Candra Setia Budi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi, menepis tudingan publik bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi penyebab panjang dan rumitnya proses pemilu 2019.

Dedi mengatakan, KPU hanya menjalankan amanat Undang-undang (UU) Pemilu yang menyebabkan banyak panitia kelompok pemungutan suara meninggal dunia saat bertugas karena panjangnya proses pengitungan suara.

“KPU tidak bersalah. KPU hanya menjalankan undang-undang,” kata Dedi saat dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Alhamdulillah, Dinamika Politik yang Panas Tidak Menimbulkan Konflik

Dedi mengatakan, UU Pemilu justru menjadi penyebab penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi panjang dan rumit.

“UU Pemilu tidak representatif dan menyebabkan keluhan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, proses perhitungan suara berjenjang yang biasanya hanya di tingkat TPS lalu TPPS, saat ini berubah menjadi tingkat kecamatan yang membuat jumlah perhitungan surat suara lebih banyak.

“Waktu perhitungan menjadi lebih lama dan melelahkan karena perhitungan dilakukan pada saat bersamaan,” bebernya.

Baca juga: Jadi Caleg, Dedi Mulyadi Mengaku Tersiksa

Kesalahan UU Pemilu ini, lanjut Dedi, membuat proses pemungutan dan perhitungan suara yang sebelumnya sederhana, kini menjadi sesuatu hal yang malah menyulitkan.

“Jadi ini kesalahan kolektif dari penyusun undang-undang mulai partai politik dan pemerintah,” ungkapnya.

Dedi mengusulkan, jika seluruh proses pemilu 2019 ini selesai, pemerintah dan seluruh ketua partai politik bersama anggota legislatif kembali berkumpul dan sepakat untuk melakukan perubahan UU Pemilu.

Dia pun mengusulkan agar Pilpres dan Pileg kembali dipisah.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Dari Cara Berfoto, Jokowi Punya Kemampuan Diplomasi Kelas Tinggi

“Mari duduk bersama-sama, membahas perubahan untuk kembali dipisahkan antara Pemilihan Presiden dan Legislatif DPR hingga DPRD, Pilkada serentak juga,” katanya.

Pihaknya juga meminta, agar seluruh panitia kelompok pemungutan suara di desa dan kelurahan. Diangkat menjadi panitia tetap pemilihan yang nantinya akan bekerja mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah hingga Presiden.


“Saya pikir ini solusi yang tepat,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com