Banyak Mahasiswa Tidak Nyoblos, Ini Usulan Ridwan Kamil untuk Pemilu

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada Kementrian Dalam Negeri agar memperbaiki sistem administrasi dalam proses pencoblosan.

Hal itu ia sampaikan sewaktu melakukan video conference bersama Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (18/4/2019).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, usulan itu muncul setelah banyak mahasiswa luar daerah yang kuliah di Jabar tak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran tak punya kesempatan untuk pulang kampung.

"Kalau bisa sistem yang mencoblos ini diperbaiki karena khususnya di Bandung Raya banyak mahasiswa yang tak memungkinkan pulang kampung karena ongkos yang mahal sehingga menjadi golput karena masalah teknis yang mahal," ujar Emil.

Menurutnya, penyelenggara pemilu bisa memaksimalkan KTP elektornik sebagai rujukan utama daftar pemilih.

"Sebenarnya dalam logika saya, dengan KTP elektornik itu semua data terekam di sana. Jadi kalau dia pakai mencoblos di mana saja, setelah mencoblos tidak bisa dipergunakan lagi oleh IT yang mengetahuinya di tempat lain," tutur Emil.

Ia berharap, antusiasme masyarakat dalam proses demokrasi tak terhambat urusan administrasi.

"Tapi intinya antusiasme ini jangan digagalkan oleh sistem administrasi. Ini harapan saja. Laporannya banyak masuk khususnya di Bandung raya," ungkapnya.

Selain itu, Emil juga mengusulkan agar operasional saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibebankan kepada negara. Dengan begitu, kata Emil, ongkos demokrasi bisa jauh lebih murah.

"Jangan semua kontestan punya saksi dikalikan ribu-ribu dikalikan berapa rupiah sehingga menyebabkan pesta demokrasi itu kian mahal. Dua evaluasi itu yang saya titipkan untuk proses Pemilu," jelasnya.