Di Cianjur, Bawaslu Temukan Pengemasan Logistik Pemilu di Luar Gudang

CIANJUR, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menemukan adanya kegiatan yang tidak sesuai SOP dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 di gudang 2 KPU Cianjur, Jawa Barat, antara lain beberapa anggota PPS yang membawa logistik pemilu padahal belum di segel.

Hal tersebut disampaikan Kordiv Pengawasan dan Humas Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur. Ia mengatakan, pihaknya menemukan adanya aktivitas yang tidak sesuai SOP dalam pendistribusian logistik, khususnya untuk dapil 1 yang melingkupi wilayah Kecamatan Cianjur kota, Cilaku, Warungkondang dan Gekbrong tersebut.

“Di gudang 2 ini saya lihat pendistribusian tidak terkelola dengan baik. Orang bebas berlalu lalang dan seakan-akan tidak ada pengamanan sama sekali. Harusnya ada pengamanan terkait orang-orang yang masuk ke sini. Mereka yang masuk harus clear yang berwenang melakukan sorlip (sortir lipat surat suara) dan pengemasan logistik,” kata  Hadi saat melakukan pengawasan di gudang 2 KPU Cianjur, Bale Rancage, Senin (15/04/2019).

Baca juga: Tengah Malam Ini, KPU Batam Pastikan Distribusi Logistik Pemilu di Wilayah Pulau Rampung

Pihaknya bahkan mengaku menjumpai beberapa anggota PPS  yang minta ijin agar bisa membawa logistik Pemilu 2019 tersebut kendati belum tersegel.

“Karena suasana crowded mereka minta izin bawa logistik untuk dikemas di tingkat desa. Tentu tidak kami ijinkan. Kalau logistik keluar dari sini (gudang logistik 2 KPU Cianjur) belum dikemas dalam kotak tentu sangat rentan sekali dari segi keamanan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa di perjalanan,” tuturnya.

Untuk menjamin kualitas pendistribusian logistik Pemilu 2019, Hadi menekankan KPU Cianjur harus tetap mengacu pada SOP.

“Sebenarnya SOP sudah ada bahwasannya proses sortir dan packing itu menjadi tanggung jawab KPU walaupun bisa melibatkan petugas PPK dan PPS, tapi tidak dipecah, misalnya Desa Limbangansari silahkan dibawa logistiknya sendiri diurus di sana, tidak bisa begitu,” sebut dia.

Jadi, ditegaskan Hadi, semua tetap harus dalam kewenangan KPU selaku penyelenggara Pemilu 2019.

“Kalaupun pun memang mau dibawa ke tempat lain atau gedung lain satuan kerjanya tetap KPU. Kalau sudah tersegel baru bisa dilempar (dikirim) ke tingkat kecamatan dan ke desa-desa,” ujarnya.

Baca juga: KPU Buton Selatan Prioritaskan Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Terluar untuk Antisipasi Keterlambatan

Meski demikian, Bawaslu Cianjur tetap mengapresiasi untuk pendistribusian logistik Pemilu 2019 ke beberapa wilayah telah berjalan dengan baik, kendati pihaknya juga menemukan adanya logistik yang rusak karena faktor pengepakan dan cuaca, seperti di wilayah Kecamatan Haurwangi dan Bojongpicung.

“Yang baru masuk laporan soal kerusakan saat pendistribusian dari Bojongpicung. Semuanya ada 12 kotak yang rusak, 7 kotak DPR RI, satu kotak DPR RI dan DPRD Propinsi serta tiga kotak untuk Pilpres. Kalau yang di Haurwangi masih nunggu data masuk. Kita tinggal tunggu solusinya dari KPU Cianjur seperti apa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Cianjur, Hilman Wahyudi tidak menampik adanya kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019. Kendala tersebut lebih karena faktor cuaca dan adanya kekurangan surat suara yang baru diganti pihak KPU pusat pada Minggu malam.

“Kondisi cuaca yang ekstrem dalam dua hari terakhir ini mengakibatkan logistik yang akan dikirim terkendala sehingga (pendistribusian) molor, terutama untuk pengiriman ke Dapil 3, 2 dan satu,” kata Hilman kepada Kompas.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/04/2019).

Pihaknya juga membenarkan adanya kerusakan logistik saat pendistribusian, kendati jumlahnya tidak terlalu signifikan dan dapat tertanggulangi dengan cepat.

“Ada kerusakan logistik, namun bukan surat suara tapi kotak suara di wilayah Bojongpicung dan Haurwangi, namun masih bisa tertanggulangi dan jumlahnya tidak sampai 50 buah. Penyebabnya karena cuaca,” imbuhnya.