Susahnya Menghadirkan Pria Pemesan Artis VA di Persidangan

SURABAYA, KOMPAS.com - RS, pria yang disebut sebagai pemesan jasa prostitusi artis VA kembali tidak hadir di persidangan terdakwa mucikari artis VA, di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (8/4/2019).

Jaksa kembali beralasan jika surat panggilan yang ditujukan tidak sampai kepada RS. Memanggil RS tetap mengalami kendala meski jaksa juga meminta tolong kepada penyidik polisi.

"Kami sudah panggil, penyidik pun juga mengalami kesulitan mendatangkan RS," kata jaksa Novan Arianto, usai sidang yang digelar tertutup itu.

Baca juga: Dipanggil sebagai Saksi di Persidangan, Pria Pemesan Artis VA Tidak Hadir

RS sudah kali kedua tidak hadir sebagai saksi di persidangan mucikari artis VA. Pekan lalu, jaksa beralasan surat panggilan yang ditujukan kepada RS di Lumajang kembali karena alamat tidak jelas.

Dalam surat dakwaan jaksa atas perkara mucikari VA, sosok RS pernah disinggung. RS disebut pernah ditawari layanan prostitusi artis, oleh mucikari berinisial D saat bertemu di sebuah kafe di Lumajang Desember 2018 lalu.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga pernah menyebut, pria pemesan artis VA adalah pengusaha yang memiliki banyak usaha, salah satunya adalah tambang pasir di Lumajang. Pria lajang tersebut juga kerap berada di Jakarta.

Menurut Kuasa hukum mucikari TN, Robert Mantinia, kesaksian RS sebagai pemesan artis VA sangat dibutuhkan di persidangan, karena dia adalah saksi kunci tuduhan jaksa yakni kejadian prostitusi.

"Kalau perlu jaksa harus menjemput RS untuk dihadirkan di persidangan," ujar dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Tuding Sosok Pria Pemesan Artis VA Itu Fiktif

Prostitusi, kata dia, adalah perbuatan yang fakta-faktanya harus dibuktikan dan diuji di persidangan, jadi RS menurut dia wajib hadir di persidangan.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa 2 mucikari artis VA dengan pasal berlapis. Selain dijerat dengan pasal utama yakni Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jaksa juga mendakwa terdakwa dengan pasal subsider Pasal 296 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, tentang perbuatan mempermudah pencabulan.