"Setuju dengan Relokasi, Tapi Jangan di Jalan Trans-Papua karena Kita Kerjanya di Sini"

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura harus direlokasi karena tempat tinggalnya tidak aman dan rawan terjadi bencana alam.

Hal tersebut pun mendapatkan beberapa tanggapan yang dari para korban yang sebagian besar masih mengungsi.

Dihubungi Kompas.com pada Selasa (2/4/2019), Andi Riri, warga perumahan BTN Gajah Mada, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, mengatakan setuju dengan rencana tersebut.

Namun, ia menginginkan relokasi dilakukan ke tempat yang tidak jauh dari perkotaan karena sebagai seorang orangtua tunggal, tempat mencari nafkahnya ada di Kota Jayapura.

"Setuju dengan relokasi, tapi jangan di Jalan Trans Papua karena kita kerjanya di sini. Di sana tempat baru, aksesnya jauh dari kota," katanya.

Baca juga: Diminta Presiden Tetapkan Wilayah Relokasi, Ini Jawaban Gubernur Papua

Andi yang bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan media yang ada di Papua meminta agar ada solusi lain yang ditawarkan pemerintah.

"Saya sudah dari 2016 tinggal di BTN Gajah Mada, kalau relokasinya harus di Jalan Trans Papua, lebih baik pemerintah kasih ganti rugi saja, biar kita cari rumah sendiri," tutur Andi Riri.

Sebelumnya BTN Gajah Mada telah dikatakan oleh Bupati Jayapura Mathias Awaitouw sebagai sebuah perumahan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lokasinya ada di wilayah resapan air.

Yokiles Kogoy, warga yang tinggal di SIL (lereng Gunung Cyclop), Distrik Sentani mengatakan, kini kehidupannya sudah terlanjur dibangun di Sentani sehingga berat bila ia harus pindah ke tempat yang baru.

Mengenai wacana pemerintah untuk memulangkan masyarakat pegunungan tengah yang terdampak bencana ke daerahnya masing-masing, ia melihat hal tersebut bukan sebuah solusi bagi keluarganya.

"Kami bersedia di relokasi, tapi saya tidak bisa kembali ke Mulia (Kabupaten Puncak Jaya) karena anak-anak ada sekolah di sini (Sentani)," ujar Yokiles.

Baca juga: Gubernur NTT Diminta Presiden Tangani Bencana Alam di Manggara Barat

Warga lainnya, Aman Hasibuan, warga BTN Sosial, Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, menilai bahwa tidak semua korban bencana banjir bandang harus direlokasi.

Seperti warga BTN Sosial, kata Aman, yang sudah lama bermukin di lereng Gunung Cyclop dan tidak pernah tertimpah bencana banjir.

"Tidak mau relokasi dan belum tentu tempatnya aman. Yang harus direlokasi itu yang tinggal di kaki-kaki Gunung Cyclop. Sekarang yang lebih penting adalah aliran air harus segera dialihkan ke sungai," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang mengunjungi korban banjir bandang Sentani yang ada di Posko Pengungsian GOR Toware pada Senin (1/4/2019), menyatakan para korban harus direlokasi karena tempatnya sudah tidak aman.

Mengenai lokasinya, Presiden menyerahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang akan membangunkan rumahnya.

Jumlah pengungsi di GOR Toware mencapai 550 jiwa dan mereka adalah sebagian dari total sekitar 7.000 jiwa yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret.

Sementara dari hasil rekapitulasi hitung cepat, kerusakan dan kerugian infrastruktur akibat banjir bandang Kabupaten Jayapura mencapai Rp 506,4 miliar.