Di Musrenbangwil Eks Keresidenan Pati, Usulan Infrastruktur Masih Dominan

KOMPAS.com - Usulan pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas para bupati di eks Keresidenan Pati yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk tahun anggaran 2020.

Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat justru menghendaki pembangunan penunjang sumber daya manusia  (SDM).

Usulan tersebut disampaikan para bupati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks Keresidenan Pati, Rabu (27/3/2019) di Pendopo Kabupaten Pati. Ini merupakan Musrenbangwil terakhir di Jateng untuk tahun anggaran 2020.

Dari usulan lima bupati, yakni Pati, Blora, Jepara, Kudus dan Rembang didominasi sektor fisik, utamanya pembangunan infrastruktur jalan.

Kabupaten Pati misalnya, dari total 10 usulan terdapat 8 pembangunan atau perbaikan jalan dengan anggaran Rp 71.5 miliar dari total usulan anggaran Rp 91.5 miliar.

"Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan akses utama, jadi pintu perekonomian bisa terbuka. Sudah kami hitung dari sekitar seratus usulan masyarakat dan SKPD yang ada. Juga ada usulan lintas sektor. Karena ada aset atau kewenangan provinsi. Salah satunya jalan lingkar Pati batas kota, karena sering terjadi kecelakaan," kata Bupati Pati, Haryanto.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho. Dia hanya mengajukan 7 usulan dengan total anggaran Rp 60 miliar. Jika kabupaten Pati menyisakan dua usulan selain pembangunan jalan, Kabupaten Blora justru 100 persen usulannya untuk pembangunan jalan.

"Tahun ini kami tidak mendapatkan bantuan murni dari Musrenbang. Semua murni dari pemikiran dewan. Setiap usulan saya dampingkan dengan Banprov. Semoga tahun depan apa yang kamu harapkan terealisasi," katanya.

Usulan tiga kabupaten lain, yakni Kudus, Jepara dan Rembang juga tidak jauh berbeda, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Total usulan dari kabupaten di eks Keresidenan Pati sebanyak 52 pembangunan dengan jumlah anggaran mencapai Rp 423.1 miliar.

Rinciannya, Kabupaten Pati 10 usulan dengan total ajuan anggaran Rp 91.5 miliar. Kabupaten Blora ada 7 ajuan dengan besar anggaran Rp 60 miliar. Kebupaten Jepara dengan 10 usulan total anggaran Rp 87.6 miliar.

Kabupaten Kudus menyertakan 15 usulan total anggaran Rp 124.5 miliar dan Kabupaten Rembang total 10 ajuan dengan anggaran Rp 59.5 miliar.

Kemiskinan dan sekolah inklusi

Berbeda dengan yang diajukan oleh pimpinan-pimpinan daerah. Forum perempuan, yang diwakili oleh Indaryani warga Kudus justru menginginkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dengan para ilmuwan di perguruan tinggi untuk melaksanakan program, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

"Jadi peran akademisi tidak sekadar sebagai bahan pustaka, tapi terlibat langsung dalam pembangunan," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima. Rabu (27/3/2019).

Sementara itu, dari kelompok difabel, Ismawardiyanto justru mengusulkan agar pemerintah memperbanyak sekolah inklusi.

Dengan sekolah tersebut, dia berharap pemberdayaan difable semakin meningkat, bisa melalui peningkatan keterampilan berkelanjutan sampai pendampingan pemasaran produk.

"Kami tidak mau hanya jadi konco wingking (hanya pelengkap saja). Kami juga tidak ingin dikasihani tapi diberdayakan. Apalagi di Kudus UMKM sangat banyak, termasuk temen-temen difabel," katanya.

Selain pejabat pemerintahan, dalam Musrenbangwil di Jateng melibatkan pula kelompok anak, perempuan, difabel sampai forum OSIS dan seluruh partai politik maupun ormas.

Dengan model seperti itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Jawa Tengah menjadi perhatian nasional karena menggelar Musrenbang dengan cara yang unik dan berbeda.

"Ini Musrenbang wilayah yang terakhir. Dalam setiap Musrenbangwil ada banyak masukan dan saran program kerja. Jadi setelah ini mari kita bekerja sesuai kewenangan masing-masing, mana yang diatasi Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat," kata Ganjar.

Ganjar mengingatkan, meski terdapat perbedaan dalam memandang prioritas pembangunan, namun menurutnya tidak menjadi masalah. Seluruh usulan dalam musrenbangwil selanjutnya digodok Pemprov Jateng.

Usulan yang masuk skala prioritas akan mendapatkan bantuan keuangan yang disalurkan melalui APBD Jateng 2020. Untuk itu, ia meminta semua daerah bergerak dalam pembangunan dan mereformasi birokrasi.

"Hilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hilangkan pungli-pungli. Yakin kalau itu dilakukan, sampeyan akan the best. Kalau yang saya terapkan adalah cepat, mudah, murah. Semalam dari KPK minta agar Jawa Tengah melakukan pendidikan antikorupsi. Saya berharap ini segera diterapkan di sekolah," paparnya.