Wagub Sumut Berharap Penerapan Sistem Pengaduan Masyarakat Tidak Hanya Sebatas Seremonial

MEDAN, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menandatangani komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan publik dan penerapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N-Lapor).

Sebagai operator dari sistem tersebut, Musa berharap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi aktif menjalankannya.

"Percuma jika semua pihak tidak berkomitmen. Semoga program ini tidak hanya sebatas seremonial saja. Sistem ini harus terinformasikan ke masyarakat agar tahu ke mana melaporkan pelayanan publik,” kata Musa di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Wagub Sumut: Ekspor Jangan Hanya Menguntungkan Eksportir

Musa mengatakan, saat ini, Pemprov Sumut sedang menyempurnakan sistem e-government. Targetnya akhir 2019 semua organisasi perangkat daerah (OPD) terintegrasi secara keseluruhan.

Musa menekankan pentingnya sistem pengaduan dan pelayanan publik tersebut. Dia menyebut kasus perdagangan manusia yang sangat berbahaya harusnya dapat diantisipasi. dengan sistem ini. 

"Kalau masyarakat mendapat informasi perusahaan mana saja yang tidak baik, maka perdagangan manusia bisa diminimalisir. Harusnya pihak terkait menyampaikan informasi masalah-masalah tersebut, salah satunya masalah ketenagakerjaan,” ucapnya.

SP4N-Lapor merupakan layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Sebanyak 33 kabupaten dan kota di Sumut yang menandatangani komitmen ini akan dibekali pengetahuan cara menggunakan sistem supaya begitu pulang ke daerahnya tinggal mengimplementasikannya.

Program Manager USAID-Cegah Ahsanul Minan mengatakan, SP4N-Lapor adalah kebijakan nasional. Sistem ini menjadi cara pemerintah menunjukkan kehadirannya di masyarakat.

“Sistem ini penting untuk memastikan seluruh pelayanan publik yang jadi hak masyarakat bisa diimplementasikan oleh semua instansi pemerintah," kata Ahsanul.

Baca juga: 6 Fakta Penggeledahan Polisi di Rumah Adik Wagub Sumut, Buru Perempuan Berinisial W hingga Polisi Cekal MIS

Ahsanuk mencontohkan Kota Semarang di Jawa Tengah menjadi daerah yang mengalami perubahan setelah menggunakan SP4N-Lapor. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang mengalami peningkatan siginifikan.

“Ada kemungkinan disumbang faktor meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengapresiasi penandatangan komitmen bersama tersebut. Menurutnya, masyarakat akan semakin mudah dan tidak bingung menyampaikan pengaduanya kepada pemerintah.

Kemudian dapat diterima langsung pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi masyarakat tidak perlu bingung lagi kemana harus mengadu, dengan SP4N-LAPOR pengaduannya diterima langsung pemerintah pusat dan daerah," kata Wiriya.

Kegiatan ini juga dihadiri tenaga ahli kantor presiden Fanni Irsanti, Kepala Perwakilan Sumut Ombudsman RI Abyadi Siregar, Plt Kepala Inspektorat Sumut Arsyad Lubis, Direktur FITRA Sumut Rurita Ningrum, dan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seluruh Sumut.