Pembatasan Media Sosial, Fadli Zon Sebut Pemerintah Terlalu Intervensi Masyarakat

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak sependapat soal pembatasan penggunaan media sosial.

Hal itu menyusul rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang akan memangil sembilan operator media sosial yaitu Facebook, Twitter, Google, BBM, Line, Bigo Live, Telegram, Live Me, dan Metube.

Pemanggilan itu akan membahas penggunaan media sosial menghadapi masa tenang pemilu pada tanggal 14-16 April 2019.

"Kita ini negara demokrasi, seharusnya tidak boleh ada sensor maupun upaya yang membatasi kebebasan rakyat dalam menggunakan media selama sesuai dengan aturan yang ada," kata Fadli Zon, usai menghadiri deklarasi dan pembekalan relawan TPS Prabowo-Sandi, di GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Elektabilitas Petahana di Bawah 50 Persen itu Artinya Kalah

Fadli menambahkan, media sosial merupakan salah satu bagian dari kemajuan zaman dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Karena itu, sambung Fadli, masyarakat berhak atas penggunaan media sosial sebagai media untuk mendapatkan informasi.

Dirinya berpendapat, pemerintah dinilai terlalu mengintervensi masyarakat.

"Jadi saya kira sekarang zaman sudah berubah, tidak bisa seperti dulu lagi yang dilakukan penyamaan infomasi. Informasi-informasi ini adalah haknya masyarakat untuk mendapat keseluruhan," ujar Fadli.