Provinsi Maluku Masuk Daerah Rawan Konflik Pemilu 2019

AMBON, KOMPAS.com - Provinsi Maluku kembali masuk dalam kategori daerah rawan konflik pemilu versi Bawaslu RI. Maluku menduduki peringkat ke-4 daerah rawan pemilu setelah Sumatera Barat, Yogyakarta dan Papua Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa meminta kepada seluruh jajaran kepolisian dan juga TNI di Maluku agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemilu di daerah itu dapat berlangsung aman dan tertib.

“Karena itu TNI Polri tidak boleh main-main tidak boleh anggap remeh kita harus harus lebih serius,”kata Royke usai mengikuti apel siaga pengamanan pemilu 2019 di lapangan upacara Polda Maluku, Jumat (22/3/2019).

Dia menjelaskan, pemilu kali ini jauh lebih sulit dari Pilkada beberapa bulan lalu, sebab pemilu kali ini warga diminta untuk mencoblos lima surat suara sekaligus yakni untuk DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan juga Pilpres dengan sistem penghitungannya.

Baca juga: TNI-Polri: Stigma Mimika Rawan Konflik Pemilu Adalah Keliru

Menurutnya, saat Pilkada Maluku beberapa bulan lalu, provisni berjuluk seribu pulau itu juga masuk dalam peringkat kedua daerah rawan konflik pemilu setelah Papua.

“Karena itu TNI Polri tidak boleh main-main tidak boleh anggap remeh kita harus harus lebih serius,”ujarnya.

Untuk mencegah kerawanan dalam pemilu di daerah itu, Royke mengaku aparat Polri dan TNI harus lebih kompak lagi dan terus menjaga kesolidan serta membangun kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat.

Selain itu aparat juga harus mampu memetakan kerawanan sosial di masyarakat dan mampu mengidentifikasi setiap potensi kerawanan yang terjadi.

“Harus lebih serius, lebih kompak, lebih solid lagi TNI Polri dengan elemen masyarakat, dan kami disini TNI Polri sangat solid,” ungkapnya. 

Baca juga: Polri: Papua Jadi Daerah Rawan Konflik Pemilu