KPU Jatim Sulit Antisipasi WNA Masuk DPT karena Baru Tahu Warga Asing Boleh Miliki E-KTP

Kompas.com - 08/03/2019, 20:12 WIB

Ghinan Salman,

David Oliver Purba

Tim Redaksi

Ghinan Salman

Penulis

David Oliver Purba

Editor

Lihat Foto

Anggota Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya mengikuti simulasi pengendalian massa guna menghadapi pilkada serentak 2018 di Marpolrestabes Surabaya, Sabtu (5/8). Kegiatan tersebut untuk melatih sinergisme antaranggota dalam penanganan kondisi darurat (kiri). Pilkada 2018 tengah disiapkan, seperti pemasangan baliho sosialisasi pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu (19/12). Sampai saat ini sejumlah partai politik masih melakukan konsolidasi untuk mengajukan calon (atas). Maskot Pilgub Jatim 2018, Si Remo, hadir dalam Jalan Sehat Guyub Rukun Pilgub Jatim 2018 di depan Kantor KPU Jawa Timur, Surabaya, Minggu (17/12). *** Local Caption *** Published Caption pada Kompas WEB: Pilkada 2018 tengah disiapkan, seperti pemasangan baliho sosialisasi pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu (19/12). Sampai saat ini sejumlah partai politik masih melakukan konsolidasi untuk mengajukan calon. Pemilihan Gubernur Jateng - Baliho sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah menghiasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, Rabu (19/12). Sampai saat ini sejumlah partai politik masih melakukan konsolidasi untuk mengajukan calon mereka sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 27 Juni 2018.(KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA)

SURABAYA, KOMPAS.com - Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Nurul Amalia mengatakan, pihaknya selaku penyelenggara pemilu di tingkat bawah, baru mengetahui jika nyatanya warga negara asing (WNA) bisa memiliki KTP elektronik atau e-KTP.

Pernyataan Nurul itu disampaikan saat Kompas.com menanyakan terkait informasi 16 warga negara asing diduga masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Jawa Timur.

"Kami baru tahu setelah adanya kasus WNA di Cianjur itu. Nah, sehingga kami tidak bisa mengantisipasi di awal. Itu yang terjadi," katanya,, Jumat (8/3/2019).

Terkait informasi itu, kata Nurul, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota di Jatim untuk melakukan penyisiran.

KPU kabupaten/kota di Jatim dilaporkan telah berkoordinasi dengan Dispendukcapil setempat lantaran data kependudukan ada di dinas tersebut.

Hasil dari penyisiran dan verifikasi faktual di lapangan, sebagian WNA sudah menjadi WNI, contohnya WNA di Pacitan,.

Namun, beberapa orang yang diduga berstatus WNA tidak bisa ditemui. Menurut Nurul, warga yang bertatus WNA tersebut sudah lama tidak berada di Indonesia.

"Ada sebagian lagi sudah WNI, tapi ada juga sebagian yang memang tetap WNA," kata dia.

Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Pengawasan, Aang Khunaifi, meminta KPU untuk melakukan pencoretan terhadap WNA yang masuk dalam DPT pada Pemilu 2019.

"Rekomendasi Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencoretan terhadap WNA yang masih terdaftar di DPT. Statusnya harus TMS agar nantinya tidak disalahgunakan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.