Ridwan Kamil Minta Seluruh Rumah Sakit di Jawa Barat Bangun Posko BPJS

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh rumah sakit di Jawa Barat membangun posko BPJS.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, posko BPJS akan melayani aduan masyarakat seputar masalah pelayanan BPJS yang sering bermasalah.

"Ada juga keluhan umum yaitu BPJS yang mendominasi dari mulai dianggap didiskriminasi. Maka saya tadi akan bikin edaran ke rumah sakit agar tidak ada lagi bahkan jadi zero complain hospital. Solusinya yang sedang kami kaji, kita bikin posko BPJS di rumah sakit," kata Emil saat menemui warga dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat di Gedung Pakuan, Jawa Barat, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Usulkan RS Hasan Sadikin Bandung Pindah

"Jadi kalau ada komplain datang ke posko pengaduan yang ada di situ. Mudah-mudahan itu bisa memediasi situasi yang sering dialami pasien BPJS," tambahnya.

Posko itu nantinya akan ditangani para relawan yang disebar ke seluruh rumah sakit.

"Seperti biasa kami tidak bisa mengandalkan ASN yang jumlahnya terbatas. Kita bikin dengan teori goverment 3.0 yang dinamic government," ujar Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Diminta Lebih Responsif soal Rencana SMA/SMK Gratis di Kota Bekasi

Ia mengatakan, pelayanan kesehatan masih menjadi problem bagi masyarakat.

Semua warga, lanjut dia, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, ia mengingatkan ada empat cara untuk mendapat bantuan pelayanan kesehatan yang sifatnya urgensi.

"Ada Jabar Quick Respons, komunitas Jabar Bergerak, Baznas yang dananya untuk fakir miskin dengan cepat oleh diskresi saya, ada juga We Care yang sudah crowdfounding," kata dia.

Baca juga: Ini Kisah di Balik Balita Korban Puting Beliung yang Digendong Ridwan Kamil

Selain itu, ia juga mempertimbangkan menggunakan sebagian dana tak terduga bencana untuk membantu warga yang memiliki masalah kemanusiaan bersifat mendesak.

"Termasuk kami akan kaji dana tak terduga yang selama ini untuk kebencanaan, bisa enggak secara aturan sekian persen digunakan untuk yang sifatnya emergensi kemanusiaan individual," tutur Emil.